Lihat sumber Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019

'''Pembatasan penggunaan internet di Indonesia''' adalah suatu pembatasan penggunaan [[media sosial]] oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menangkal penyebaran [[hoaks]] dan informasi [[Penghasutan|provokatif]] di masyarakat.<ref>[https://news.detik.com/kolom/d-4561974/pembatasan-akses-media-sosial Pembatasan Akses Media Sosial]. detikNews. 23 Mei 2019.</ref> Tindakan ini diambil sejak adanya [[Aksi 22 Mei|kerusuhan di Jakarta]] dalam rangka menentang hasil [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019]].<ref>[https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei]. detikNews. 23 Mei 2019.</ref><ref>[https://tirto.id/pemerintah-batasi-akses-internet-tak-bisa-kirim-video-dan-foto-dVkY Pemerintah Batasi Akses Internet, Tak Bisa Kirim Video dan Foto]. tirto.id. 22 Mei 2019.</ref> Pembatasan ini hanya berlaku untuk foto dan video yang dikirim melalui [[WhatsApp]], [[Facebook]], dan [[Instagram]], bukan keseluruhan akses layanan media sosial tersebut. Pembatasan ini telah dilaksanakan oleh lima penyedia jasa layanan internet di Indonesia. Menurut [[Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]] [[Rudiantara]] pembatasan ini hanya berlangsung sementara, dan akses ke media sosial akan kembali normal jika suasana telah kondusif,<ref>[https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei]. detikNews. 23 Mei 2019.</ref><ref>[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523192109-185-397904/menkominfo-ungkap-soal-pemulihan-akses-medsos? Menkominfo Ungkal Soal Pemulihan Akses Medsos]. CNN Indonesia. 23 Mei 2019.</ref> yaitu pada Sabtu, 25 Mei 2019.<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2019/05/25/14212447/menkominfo-fitur-foto-dan-video-di-media-sosial-difungsikan-kembali Menkominfo:Fitur Foto dan Video di Media Sosial Difungsikan Kembali]. Kompas. 25 Mei 2019.</ref>

== Latar belakang ==
[[Komisi Pemilihan Umum]] RI telah menetapkan hasil perolehan suara [[Pilpres 2019]] pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari.<ref>[https://news.detik.com/berita/d-4557796/penetapan-hasil-pilpres-jokowi-5550-prabowo-4450 Penetapan Hasil Pilpres: Jokowi 55,50%, Prabowo 44,50%]. detikNews. 21 Mei 2019.</ref> Hasil tersebut tidak diterima oleh pasangan calon Presiden RI nomor urut 02, [[Prabowo Subianto]]. Menurutnya, hasil tersebut tidak jujur dan adil.<ref>[http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/21/hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2019-ditetapkan-kpu-prabowo-nyatakan-menolak-hingga-reaksi-sandi Hasil akhir Rekapitulasi Pilpres 2019 Ditetapkan KPU, Prabowo Nyatakan Menulak Hingga Reaksi Sandi]. Tribunnews. 21 Mei 2019.</ref> Hal ini pun direspons oleh para pendukungnya dengan melakukan [[Aksi 22 Mei]] di Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan dengan damai, tetapi terdapat sejumlah pihak yang membuat kericuhan di tempat tersebut.<ref>[https://news.okezone.com/read/2019/05/22/337/2058814/polri-jelaskan-kronologi-aksi-21-mei-yang-berujung-ricuh Polri Jelaskan Kronologi Aksi 21 Mei yang Berujung Ricuh]. Okezone.com. 21 Mei 2019.</ref> Alhasil, beberapa orang ditahan pihak kepolisian karena diduga menjadi [[Penghasutan|provokator]] dalam aksi tersebut.<ref>[https://news.okezone.com/read/2019/05/22/337/2058814/polri-jelaskan-kronologi-aksi-21-mei-yang-berujung-ricuh Polri Jelaskan Kronologi Aksi 21 Mei yang Berujung Ricuh]. Okezone.com. 21 Mei 2019.</ref> Pemerintah menduga bahwa banyak aksi provokatif dengan cara menyebarkan hoaks dilakukan di media sosial, untuk memancing amarah rakyat terhadap [[Aksi 22 Mei|kejadian yang terjadi di Jakarta]].<ref>[https://www.liputan6.com/tekno/read/3973187/penjelasan-lengkap-menkominfo-soal-pembatasan-fitur-whatsapp-cs Penjelasan Lengkap Menkominfo soal Pembatasan Fitur WhatsApp CS]. Liputan6. 22 Mei 2019.</ref>

Undang-Undang No 19 tahun 2016 yang mengubah UU No 18 tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 40 memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40 poin 2a menyebutkan,
: ''Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.''

Selanjutnya Pasal 40 poin 2b menyebutkan,
: ''Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.''

Melihat berbagai hal tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membatasi penggunaan [[media sosial]] untuk mengirim [[foto]] dan [[video]]. Menurut [[Menkominfo]] [[Rudiantara]], pembatasan media sosial ini efektif untuk menangkal hoaks yang beredar, sebab video paling cepat menyentuh emosi seseorang.<ref>[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523195352-185-397926/kominfo-yakin-batasi-medsos-efektif-tangkal-hoaks Kominfo Yakin Batasi Media Sosial Efektif Tangkal Hoaks]. CNN Indonesia. 23 Mei 2019.</ref>

== Dampak ==
Dengan terbatasnya penggunaan [[media sosial]], sejumlah sektor per[[ekonomi]]an mengalami penurunan penjualan, terkhusus sektor ''online''.<ref>[https://regional.kompas.com/read/2019/05/25/11264241/dampak-pembatasan-media-sosial-penjualan-online-anjlok Dampak Pembatasna Media Sosial, Penjualan Online Anjlok]. Kompas. 25 Mei 2019.</ref> Hal tersebut dikarenakan sejumlah besar promosi dagangan ''online'' dilakukan di platform media sosial seperti [[Facebook]] dan [[Instagram]]. Selain itu, penyedia jasa layanan internet juga merasakan dampak menurunnya pelanggan yang menggunakan layanan [[internet]].<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2019/05/25/08180037/imbas-medsos-dibatasi-whatsapp-turun-dan-instagram-hampir-habis Imbas Medsos Dibatasi, WhatsApp Turun dan Instagram Hampir Habis]. Kompas Tekno. 25 Mei 2019.</ref> Menurut Direktur Teknologi [[XL (telekomunikasi)|XL]], [[Yessie Yossetya]], jumlah pelanggan menggunakan keseluruhan layanan internet menurun 10 persen, serta jumlah pelanggan mengakses [[WhatsApp]] turun hingga 50 persen. Namun, kecepatan internet pada ''ISP'' XL tidak terdampak oleh pembatasan akses Media Sosial ini.<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2019/05/25/08180037/imbas-medsos-dibatasi-whatsapp-turun-dan-instagram-hampir-habis Imbas Medsos Dibatasi, WhatsApp Turun dan Instagram Hampir Habis]. Kompas Tekno. 25 Mei 2019.</ref>

Selain di bidang ekonomi dan komunikasi, pemberlakuan kebijakan ini juga berdampak pada bidang [[administrasi publik]], yaitu proses pembuatan [[KTP Elektronik]] menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena layanan internet oleh pemerintah menjadi tidak stabil akibat pembatasan penggunaan media sosial.<ref>[https://tirto.id/dampak-pembatasan-internet-pembuatan-e-ktp-jadi-lambat-d1Uy Dampak Pembatasan Internet, Pembuatan E-KTP Menjadi Lambat]. Tirto.id. 25 Mei 2019.</ref>

Selama masa ini, beberapa orang Indonesia mulai menggunakan [[VPN]] untuk menghindari pembatasan kebebasan berbicara, yang menyebabkan Menteri Komunikasi Rudiantara menginstruksikan masyarakat Indonesia untuk "mencopot" VPN kurang dari seminggu setelah demonstrasi dimulai.<ref>[https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/26/minister-tells-indonesians-to-uninstall-vpns.html Minister tells Indonesians to uninstall VPNs]. ''The Jakarta Post''. 22 Mei 2019.</ref>

== Tanggapan dan opini ==
Menurut [[Southeast Asia Freedom of Expression Network]] (''SAFEnet''), langkah pemerintah membatasi akses internet merupakan bentuk ''internet throttling'', atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi presiden buruk dalam menjamin [[Hak asasi manusia|hak kebebasan berekspresi]] di Indonesia.<ref>[https://tirto.id/tanggapan-safenet-soal-pembatasan-internet-di-indonesia-dY6C Tanggapan SAFEnet Soal Pembatasan Internet di Indonesia]. Tirto.id. 24 Mei 2019.</ref> Menurut [[SAFEnet]], pemerintah perlu mencari langkah alternatif lain sehingga dapat mencegah pemberlakuan pembatasan internet.<ref>[https://tirto.id/tanggapan-safenet-soal-pembatasan-internet-di-indonesia-dY6C Tanggapan SAFEnet Soal Pembatasan Internet di Indonesia]. Tirto.id. 24 Mei 2019.</ref><ref>[https://pospapua.com/pembatasan-media-sosial-melanggar-kebebasan-berekspresi/ Pembatasan Media Sosial Melanggar Kebebasan Berekspresi]. PosPapua. 24 Mei 2019.</ref>

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, [[Trubus Rahadiansyah]], pembatasan akses [[media sosial]] dapat disetujui dengan catatan hanya berlangsung selama dua-tiga hari. Akan tetapi, menurutnya pembatasan penggunaan media sosial melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) - yang mengatur bahwa masyarakat berhak mendapat [[informasi publik]].<ref>[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523165541-185-397864/pengamat-setuju-jika-pembatasan-medsos-hanya-3-hari Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari]. CNN Indonesia. 24 Mei 2019.</ref> Hal yang sama juga disampaikan oleh Plt. Ketua ID Institute, [[Svaradiva Devi]] serta Pengamat Keamanan Siber dari CISSReC [[Pratama Dahlian Persadha]], tetapi yang ingin ditambahkan adalah bahwa pemerintah harus melakukan upaya edukasi dan peningkatan literasi digital kalangan masyarakat.<ref>[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523165541-185-397864/pengamat-setuju-jika-pembatasan-medsos-hanya-3-hari Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari]. CNN Indonesia. 24 Mei 2019.</ref>

== Pencabutan ==
Pencabutan pembatasan penggunaan media sosial dilakukan oleh [[Kementerian Komunikasi dan Informatika]] pada Sabtu, 25 Mei 2019 siang.<ref>Redaktur. [https://inisiatifnews.com/news/teknologi/2019/05/25/57292/kominfo-cabut-pembatasan-akses-internet/ Kominfo Cabut Pembatasan Akses Internet]. Inisiatif News. 25 Mei 2019.</ref> Kominfo menegaskan agar masyarakat menggunakan layanan internet dengan cerdas dan bijak serta mengutamakan hal-hal positif.<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2019/05/25/14212447/menkominfo-fitur-foto-dan-video-di-media-sosial-difungsikan-kembali Menkominfo:Fitur Foto dan Video di Media Sosial Difungsikan Kembali]. Kompas. 25 Mei 2019.</ref><ref>Redaktur. [https://inisiatifnews.com/news/teknologi/2019/05/25/57292/kominfo-cabut-pembatasan-akses-internet/ Kominfo Cabut Pembatasan Akses Internet]. Inisiatif News. 25 Mei 2019.</ref>

Menurut Plt Kepala Humas Kominfo, [[Ferdinandus Setu]], pencabutan terhadap pembatasan Internet dibuka pada 13:00 WIB pada 25 Mei 2019.<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2019/05/25/14212447/menkominfo-fitur-foto-dan-video-di-media-sosial-difungsikan-kembali Menkominfo:Fitur Foto dan Video di Media Sosial Difungsikan Kembali]. Kompas. 25 Mei 2019.</ref>

== Lihat pula ==
* [[Demonstrasi dan kerusuhan Mei 2019 di Jakarta]]
* [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019]]
* [[Media sosial]]
* [[Internet]]

== Referensi ==
<references />

== Sumber dan atribusi ==

Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembatasan+penggunaan+internet+di+Indonesia+2019&oldid=29234217 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29234217 (2026-05-16T05:36:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->