Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

2026-08-30T04:07:36Z

Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 30 Agustus 2026 04.07
Baris 1:		Baris 1:
	~~'''Ketahanan maritim''' adalah penyebutan atau istilah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam ruang lingkup~~ [[~~Laut~~\|~~maritim]] yang sering kali terkait dengan [[keamanan nasional]], lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan [[keamanan manusia]]. Hal ini tidak hanya mencakup [[Samudra~~\|~~lautan secara umum]] tetapi juga laut regional, [[Laut teritorial~~\|perairan teritorial]], sungai dan pelabuhan, di mana laut berperan sebagai “panggung proyeksi kekuatan [[geopolitik]], peperangan antar negara atau pertikaian militer, sebagai sumber ancaman spesifik seperti [[Perompakan\|~~pembajakan]], atau sebagai penghubung antar negara~~-~~negara yang memungkinkan terjadinya berbagai fenomena mulai dari [[kolonialisme~~]] ~~hingga [[globalisasi]]”.~~		[[File:KRI_Sutanto_(377)_HUT_TNI_Ke-69.jpg\|thumb\|right\|280px\|KRI Sutanto (377) HUT TNI Ke-69]]

			'''Ketahanan maritim''' adalah penyebutan atau istilah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam ruang lingkup [[Laut\|maritim]] yang sering kali terkait dengan [[keamanan nasional]], lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan [[keamanan manusia]].<ref>Christian Bueger. ''Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies''. ''International Affairs''. November 2017. Vol. 93 (6). hlm. 1293–1311. doi:10.1093/ia/iix174.</ref><ref>Dirk Siebels. ''Maritime Security in East and West Africa: A Tale of Two Regions''. Palgrave Macmillan. 2020. hlm. 19–24. ISBN 9783030226886.</ref> Hal ini tidak hanya mencakup [[Samudra\|lautan secara umum]] tetapi juga laut regional, [[Laut teritorial\|perairan teritorial]], sungai dan pelabuhan, di mana laut berperan sebagai “panggung proyeksi kekuatan [[geopolitik]], peperangan antar negara atau pertikaian militer, sebagai sumber ancaman spesifik seperti [[Perompakan\|pembajakan]], atau sebagai penghubung antar negara-negara yang memungkinkan terjadinya berbagai fenomena mulai dari [[kolonialisme]] hingga [[globalisasi]]”.<ref>Christian Bueger. ''Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies''. ''International Affairs''. November 2017. Vol. 93 (6). hlm. 1295. doi:10.1093/ia/iix174.</ref>

	Konsep teoretis ketahanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit mengenai proyeksi kekuatan angkatan laut nasional menjadi kata kunci yang menggabungkan banyak sub-bidang yang saling berhubungan. Definisi istilah ketahanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada maupun tantangan baru terhadap ruang lingkup maritim. Karakter kata kunci ini memungkinkan tokoh-tokoh internasional untuk mendiskusikan tantangan-tantangan baru ini tanpa perlu mendefinisikan setiap aspek yang berpotensi diperebutkan. Ketahanan maritim semakin menjadi perhatian bagi industri pelayaran global, karena terdapat berbagai macam ancaman dan tantangan ketahanan. Beberapa isu praktis yang dikelompokkan dalam istilah ketahanan maritim mencakup kejahatan seperti pembajakan, perampokan bersenjata di laut, [[perdagangan manusia]] dan barang terlarang, [[penangkapan ikan ilegal]] atau [[pencemaran laut]]. Perang, aktivitas perang, terorisme maritim, dan persaingan antar negara (seperti [[Perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan\|sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan]] atau konflik di [[Selat Hormuz]]) juga merupakan masalah ketahanan maritim.		Konsep teoretis ketahanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit mengenai proyeksi kekuatan angkatan laut nasional menjadi kata kunci yang menggabungkan banyak sub-bidang yang saling berhubungan. Definisi istilah ketahanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada maupun tantangan baru terhadap ruang lingkup maritim. Karakter kata kunci ini memungkinkan tokoh-tokoh internasional untuk mendiskusikan tantangan-tantangan baru ini tanpa perlu mendefinisikan setiap aspek yang berpotensi diperebutkan.<ref>Christian Bueger. ''What is maritime security?''. ''Marine Policy''. March 2015. Vol. 53. hlm. 159–164. doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005.</ref> Ketahanan maritim semakin menjadi perhatian bagi industri pelayaran global, karena terdapat berbagai macam ancaman dan tantangan ketahanan.<ref>''Maritime Security - A comprehensive Guide for Shipowners, Seafarers and Administrations''. Witherby Publishing Group and the International Chamber of Shipping. 2021. hlm. 3. ISBN 9781913997014.</ref> Beberapa isu praktis yang dikelompokkan dalam istilah ketahanan maritim mencakup kejahatan seperti pembajakan, perampokan bersenjata di laut, [[perdagangan manusia]] dan barang terlarang, [[penangkapan ikan ilegal]] atau [[pencemaran laut]].<ref>Michael McNicholas. ''Maritime Security: An Introduction''. Butterworth-Heinemann. April 2016.</ref> Perang, aktivitas perang, terorisme maritim, dan persaingan antar negara (seperti [[Perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan\|sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan]] atau konflik di [[Selat Hormuz]]) juga merupakan masalah ketahanan maritim.<ref>''Maritime Security - A comprehensive Guide for Shipowners, Seafarers and Administrations''. Witherby Publishing Group and the International Chamber of Shipping. 2021. hlm. 3. ISBN 9781913997014.</ref>

	Meskipun menjadi kekhawatiran sepanjang sejarah bagi negara-negara, ketahanan maritim telah berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000-an, ketika kekhawatiran khusus terhadap serangan teroris terhadap fasilitas pelabuhan memicu minat terhadap ketahanan di bidang maritim dan mengarah pada pembentukan [[Undang-Undang Ketahanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional]]. Undang-undang ISPS ditegakkan melalui Bab XI-2 [[Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut\|Konvensi SOLAS]]. Sebagian besar negara pesisir dan organisasi internasional juga telah menguraikan strategi ketahanan maritim. Khususnya pembajakan di [[Asia Tenggara]], lepas pantai [[Perompakan di Somalia\|Somalia]] dan di [[Afrika Barat]] yang telah memicu pengakuan atas dampak merugikan dari ketidakamanan maritim terhadap pembangunan ekonomi, keamanan manusia dan juga lingkungan. Ketahanan maritim sering kali bersifat [[Transnasionalisme\|transnasional]] (lihat [[liminalitas]]) dan melampaui domain maritim itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya kompleksitas lintas yurisdiksi dan/atau yurisdiksi tinggi.		Meskipun menjadi kekhawatiran sepanjang sejarah bagi negara-negara, ketahanan maritim telah berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000-an, ketika kekhawatiran khusus terhadap serangan teroris terhadap fasilitas pelabuhan memicu minat terhadap ketahanan di bidang maritim dan mengarah pada pembentukan [[Undang-Undang Ketahanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional]]. Undang-undang ISPS ditegakkan melalui Bab XI-2 [[Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut\|Konvensi SOLAS]].<ref>''Maritime Security - A comprehensive Guide for Shipowners, Seafarers and Administrations''. Witherby Publishing Group and the International Chamber of Shipping. 2021. hlm. 3. ISBN 9781913997014.</ref> Sebagian besar negara pesisir dan organisasi internasional juga telah menguraikan strategi ketahanan maritim. Khususnya pembajakan di [[Asia Tenggara]], lepas pantai [[Perompakan di Somalia\|Somalia]] dan di [[Afrika Barat]] yang telah memicu pengakuan atas dampak merugikan dari ketidakamanan maritim terhadap pembangunan ekonomi, keamanan manusia dan juga lingkungan.<ref>Michael McNicholas. ''Maritime Security: An Introduction''. Butterworth-Heinemann. April 2016.</ref> Ketahanan maritim sering kali bersifat [[Transnasionalisme\|transnasional]] (lihat [[liminalitas]]) dan melampaui domain maritim itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya kompleksitas lintas yurisdiksi dan/atau yurisdiksi tinggi.<ref>Christian Bueger. ''Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies''. ''International Affairs''. November 2017. Vol. 93 (6). hlm. 1293–1311. doi:10.1093/ia/iix174.</ref>

	== Referensi ==		== Referensi ==
			<references />

			== Sumber dan atribusi ==

			Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketahanan+maritim&oldid=29399670 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29399670 (2026-06-29T09:29:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

	~~== Sumber dan atribusi ==~~		<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

	~~Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketahanan+maritim&oldid=29399670 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29399670 (2026~~-06-~~29T09:29:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi~~-~~BerbagiSerupa (CC BY~~-~~SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.~~

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29399670; atribusi sumber disertakan.

2026-08-30T03:36:12Z

Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29399670; atribusi sumber disertakan.

Halaman baru

'''Ketahanan maritim''' adalah penyebutan atau istilah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam ruang lingkup [[Laut|maritim]] yang sering kali terkait dengan [[keamanan nasional]], lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan [[keamanan manusia]]. Hal ini tidak hanya mencakup [[Samudra|lautan secara umum]] tetapi juga laut regional, [[Laut teritorial|perairan teritorial]], sungai dan pelabuhan, di mana laut berperan sebagai “panggung proyeksi kekuatan [[geopolitik]], peperangan antar negara atau pertikaian militer, sebagai sumber ancaman spesifik seperti [[Perompakan|pembajakan]], atau sebagai penghubung antar negara-negara yang memungkinkan terjadinya berbagai fenomena mulai dari [[kolonialisme]] hingga [[globalisasi]]”.

Konsep teoretis ketahanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit mengenai proyeksi kekuatan angkatan laut nasional menjadi kata kunci yang menggabungkan banyak sub-bidang yang saling berhubungan. Definisi istilah ketahanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada maupun tantangan baru terhadap ruang lingkup maritim. Karakter kata kunci ini memungkinkan tokoh-tokoh internasional untuk mendiskusikan tantangan-tantangan baru ini tanpa perlu mendefinisikan setiap aspek yang berpotensi diperebutkan. Ketahanan maritim semakin menjadi perhatian bagi industri pelayaran global, karena terdapat berbagai macam ancaman dan tantangan ketahanan. Beberapa isu praktis yang dikelompokkan dalam istilah ketahanan maritim mencakup kejahatan seperti pembajakan, perampokan bersenjata di laut, [[perdagangan manusia]] dan barang terlarang, [[penangkapan ikan ilegal]] atau [[pencemaran laut]]. Perang, aktivitas perang, terorisme maritim, dan persaingan antar negara (seperti [[Perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan|sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan]] atau konflik di [[Selat Hormuz]]) juga merupakan masalah ketahanan maritim.

Meskipun menjadi kekhawatiran sepanjang sejarah bagi negara-negara, ketahanan maritim telah berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000-an, ketika kekhawatiran khusus terhadap serangan teroris terhadap fasilitas pelabuhan memicu minat terhadap ketahanan di bidang maritim dan mengarah pada pembentukan [[Undang-Undang Ketahanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional]]. Undang-undang ISPS ditegakkan melalui Bab XI-2 [[Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut|Konvensi SOLAS]]. Sebagian besar negara pesisir dan organisasi internasional juga telah menguraikan strategi ketahanan maritim. Khususnya pembajakan di [[Asia Tenggara]], lepas pantai [[Perompakan di Somalia|Somalia]] dan di [[Afrika Barat]] yang telah memicu pengakuan atas dampak merugikan dari ketidakamanan maritim terhadap pembangunan ekonomi, keamanan manusia dan juga lingkungan. Ketahanan maritim sering kali bersifat [[Transnasionalisme|transnasional]] (lihat [[liminalitas]]) dan melampaui domain maritim itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya kompleksitas lintas yurisdiksi dan/atau yurisdiksi tinggi.

== Referensi ==

== Sumber dan atribusi ==

Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketahanan+maritim&oldid=29399670 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29399670 (2026-06-29T09:29:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

Ketahanan maritim - Riwayat revisi

Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29399670; atribusi sumber disertakan.