Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

2026-08-28T15:01:46Z

Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29588474; atribusi sumber disertakan.

2026-08-28T14:36:24Z

Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29588474; atribusi sumber disertakan.

Halaman baru

Upaya '''pemindahan [[ibu kota Indonesia]] ke [[Ibu Kota Nusantara|Nusantara]]''' dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan [[Joko Widodo]]. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar [[Jawa|Pulau Jawa]]. Lokasi ibu kota baru diumumkan pada 26 Agustus 2019, yang mencakup sebagian wilayah administratif [[Kabupaten Penajam Paser Utara]] dan [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] di [[Provinsi Kalimantan Timur]]. Pemindahan ibu kota ke Nusantara tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Pemilihan Nusantara sebagai nama ibu kota diumumkan oleh [[Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia|Menteri Bappenas]] [[Suharso Monoarfa]] pada 17 Januari 2022 dalam Rapat Panitia Khusus [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]] bersama Pemerintah dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]]. Pada 18 Januari 2022, [[Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)|Undang-Undang Ibu Kota Negara]] (UU-IKN) disahkan oleh DPR.

== Latar belakang ==
Usulan pemindahan [[ibu kota Indonesia]] dari [[Jakarta]] ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak masa kepresidenan [[Soekarno]] hingga [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY). Beberapa calon ibu kota yang pernah muncul di antaranya [[Palangka Raya]] oleh Presiden Soekarno dan [[Jonggol]] oleh Presiden [[Soeharto]]. Pada tahun 2010, Presiden SBY mendukung gagasan untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan [[overpopulasi]] Jakarta. Pada wawancara dengan [[Najwa Shihab]] pada tahun 2013, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat [[Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Gubernur DKI Jakarta]] mengatakan bahwa "[[Ibu kota Indonesia|pemindahan ibu kota]] jangan diwacanakan terus. Kalau memang harus dipindah diputuskan saja, sehingga kita merencakan [[Jakarta]] juga dengan perhitungan yang jelas."

Pada bulan April 2017, Presiden Joko Widodo memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Dua tahun kemudian, saat rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar [[Jawa|Pulau Jawa]].
=== Alasan pemilihan lokasi ===
Hasil kajian yang dilakukan oleh [[Bappenas]] mengemukakan beberapa alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko [[bencana alam]] di wilayah itu, lokasi yang "ada di tengah-tengah Indonesia", lokasi di dekat kota [[Kota Balikpapan|Balikpapan]] dan [[Kota Samarinda|Samarinda]] yang sudah berkembang, "infrastruktur yang relatif lengkap", dan adanya 180 [[hektare]] tanah yang telah dikuasai pemerintah. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki penduduk yang sangat heterogen dari berbagai suku dan memiliki risiko yang kecil terhadap munculnya konflik sosial.
=== Rencana pemerintah ===
Dalam pengumuman 26 Agustus 2019, Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]]. Pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024. Kemudian, pemimpin ibu kota baru tidak dipimpin seorang gubernur, melainkan Kepala Badan Otorita Ibukota Indonesia yang mirip jabatannya setingkat menteri, dan Badan Otorita pun akan dibantu oleh manager–kepegawaian mengawasi pemerintahan ibu kota baru nantinya.

== Sayembara desain ==
Pemerintah, melalui [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian PUPR]], menyelenggarakan [[sayembara]] gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional dari bulan Oktober hingga Desember 2019 yang berhadiah total 5 miliar rupiah. Dewan juri yang terdiri dari 13 orang disiapkan untuk memilih pemenang sayembara tersebut, dengan [[Imam Santoso Ernawi]] selaku Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sebagai kepala dewan juri.

Sayembara tersebut menetapkan tiga kriteria umum yang harus dipenuhi usulan desain ibu kota baru, yaitu desain harus mencerminkan identitas bangsa; desain harus menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi; serta mencerminkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Saat pendaftaran ditutup, terdapat total 762 usulan tajuk dari para peserta sayembara, 12 usulan di antaranya berasal dari peserta luar negeri.

Pemenang sayembara desain ibu kota negara yang diumumkan pada 23 Desember 2019 menyatakan desain bertajuk [[Nagara Rimba Nusa]] sebagai pemenang utama sayembara tersebut. Desain lainnya yang bertajuk "The Infinite City" dinyatakan sebagai juara kedua, dan "Seribu Galur" sebagai juara ketiga. Selain itu, desain bertajuk "Zamrud Khatulistiwa" dan "Banua Rakyat Nusantara" juga menjadi pemenang harapan pertama dan kedua.

== Pembangunan ==
Pada Mei 2020, [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Bappenas]] menyatakan bahwa kegiatan pemindahan ibukota negara akan tetap dilanjutkan, walaupun sebagian anggaran harus dialihkan untuk penanggulangan [[Pandemi Covid-19 di Indonesia|pandemi COVID-19 di Indonesia]]. Kegiatan tersebut akan difokuskan terhadap kegiatan pengkajian dan persiapan sebelum pembangunan fisik dikerjakan, walaupun pembangunan wahana penunjang yang telah dimulai sebelum 2020 akan tetap dilanjutkan.

Pada September 2020, [[Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kepala Bappenas]] [[Suharso Monoarfa]] menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ditunda karena pemerintah perlu menangani pandemi COVID-19. Pembangunan infrastruktur dasar di sekitar ibu kota baru masih berlangsung.

[[Istana Negara IKN|Istana Negara]] dan [[Istana Garuda]] mulai dibangun tahun 2022 dan selesai tahun 2024. [[Istana Wakil Presiden IKN|Istana Wakil Presiden]] mulai dibangun tahun 2024 dan selesai tahun 2026. [[Kompleks Legislatif IKN|Kawasan Legislatif]] dan [[Kompleks Yudikatif IKN|Kawasan Yudikatif]] Nusantara mulai dibangun pada Desember 2025. Kedua kawasan tersebut direncanakan dapat selesai pada Desember 2027.

== Pemindahan ==
[[Otorita Ibu Kota Nusantara]] mulai berkantor di Nusantara sejak tahun 2025. [[Wakil Presiden Indonesia]] [[Gibran Rakabuming Raka]], Istri wakil presiden [[Selvi Ananda Putri]], kedua anak mereka, [[Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia]], para [[Staf Khusus Wakil Presiden Indonesia]], para [[Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia]], dan [[Grup B Paspampres]] pindah ke Nusantara pada tahun 2026.

== Tanggapan ==
Sekjen [[Partai Persatuan Pembangunan]] [[Arsul Sani]] serta dosen [[Universitas Trisakti]] Yayat Supriatna menyebutkan perlunya disahkan undang-undang agar keputusan pemerintahan Joko Widodo menjadi mengikat dan tidak diubah oleh presiden selanjutnya. Pada saat ini, posisi Jakarta sebagai ibu kota didasarkan pada UU 29/2007 tentang [[Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta]]. Sultan Adji Muhammad Arifin, pemimpin [[Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura|Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura]], merasa bersyukur dengan pemindahan ibu kota negara dikarenakan wilayah tersebut merupakan tempat berdirinya [[Kerajaan Kutai]] yang merupakan kerajaan dengan bukti sejarah tertua di Indonesia.

Ekonom senior, [[Emil Salim]] mempertanyakan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta yang dianggap justru akan meninggalkan masalah banjir dan macet yang semestinya dapat diselesaikan dengan solusi konkret tanpa memerlukan pemindahan besar-besaran yang membutuhkan banyak dana. Kelompok pemerhati lingkungan [[Greenpeace]] Indonesia mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dapat mengancam kelestarian [[hutan hujan]] Kalimantan sebagai "paru-paru dunia" dan ekosistem langka, termasuk spesies [[orang utan]]. Risiko [[kabut asap]] dari [[kebakaran hutan]] dan lahan sebagai dampak kerusakan alam di wilayah ibu kota baru juga menjadi pertimbangan serius bagi pemerhati lingkungan.

[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Partai Gerindra]] juga memberi respons negatif atas urgensi dari rencana pemindahan ibu kota ke [[Kalimantan Timur]] sebagai sebuah "pemborosan" semata demi pencitraan politik dan menambah beban negara kepada swasta dan asing. Politikus [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] [[Mardani Ali Sera]] mempermasalahkan rencana keterlibatan pihak asing dalam pengarahan proses pembentukan ibu kota baru, dengan berpendapat bahwa kemampuan para ahli dalam negeri sudah cukup untuk membangun ibu kota negaranya sendiri. [[Daftar Gubernur Jawa Barat|Gubernur Jawa Barat]] [[Ridwan Kamil]] mengkritisi penyediaan luas wilayah untuk ibu kota baru yang dinilai boros lahan. Berdasarkan hasil survei [[KedaiKOPI|Lembaga Survei KedaiKOPI]] pada Agustus 2019, 95,7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

''The World'' menyampaikan pujian sekaligus dukungan terhadap kemajuan Nusantara yang dinilai sebagai salah satu proyek pembangunan kota paling visioner di dunia. Dalam laporannya yang disebarkan melalui situs web dan siaran radio, ''The World'' menilai Nusantara memiliki peluang besar untuk menjadi kota percontohan masa depan yang memadukan teknologi modern, keberlanjutan lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

== Lihat pula ==
* [[Pemindahan ibu kota Jawa Barat]]

== Referensi ==

== Pranala luar ==

== Sumber dan atribusi ==

Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemindahan+ibu+kota+Indonesia+ke+Nusantara&oldid=29588474 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29588474 (2026-08-16T12:45:56Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara - Riwayat revisi

Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29588474; atribusi sumber disertakan.