Regulasi algoritma - Riwayat revisi

Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

2026-08-23T03:07:43Z

Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2026 03.07
Baris 1:		Baris 1:
	'''Regulasi algoritma''' (atau '''pengaturan algoritmik''') adalah upaya untuk menetapkan undang-undang, aturan, dan kebijakan sektor publik yang bertujuan mendorong dan mengawasi penggunaan algoritma, terutama yang digunakan dalam [[kecerdasan buatan]] (''AI'') dan [[pemelajaran mesin]] (''machine learning''). Untuk algoritma yang terkait dengan kecerdasan buatan, istilah yang umum digunakan adalah regulasi kecerdasan buatan. Regulasi algoritma muncul sebagai respons terhadap meningkatnya dampak algoritma terhadap kehidupan manusia dan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan [[manajemen risiko]]. Isu ini menjadi perhatian global, terutama di wilayah seperti [[Uni Eropa]] dan [[Amerika Serikat]], di mana regulasi ''AI'' telah menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan publik. Regulasi dianggap penting untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus mengendalikan risiko yang mungkin muncul, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan.		'''Regulasi algoritma''' (atau '''pengaturan algoritmik''') adalah upaya untuk menetapkan undang-undang, aturan, dan kebijakan sektor publik yang bertujuan mendorong dan mengawasi penggunaan algoritma,<ref>Mario Martini. [https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/07/19/martini_regulatory_system_algorithm_based_processes.pdf FUNDAMENTALS OF A REGULATORY SYSTEM FOR ALGORITHM-BASED PROCESSES]. ''Retrieved 11/7/2025''. 2019.</ref><ref name=":0">Bernd W. Wirtz. [https://zenodo.org/records/3569435 Artificial Intelligence and the Public Sector — Applications and Challenges]. ''International Journal of Public Administration''. 2018-07-24. Vol. 42 (7). hlm. 596 – 615. doi:10.5281/zenodo.3569435.</ref><ref name=":1">Melinda Lohmann article. [https://berkeleyglobalsociety.com/perspectives/rise-and-regulation-of-algorithms/ Rise and Regulation of Algorithms]. ''New''.</ref> terutama yang digunakan dalam [[kecerdasan buatan]] (''AI'') dan [[pemelajaran mesin]] (''machine learning'').<ref name=":2">Fotios Fitsilis. [https://www.springer.com/gp/book/9783030279783 Imposing Regulation on Advanced Algorithms]. 2019.</ref> Untuk algoritma yang terkait dengan kecerdasan buatan, istilah yang umum digunakan adalah regulasi kecerdasan buatan.<ref>[https://search.worldcat.org/title/1110727808 Regulation of artificial intelligence in selected jurisdictions WorldCat.org]. ''search.worldcat.org''.</ref> Regulasi algoritma muncul sebagai respons terhadap meningkatnya dampak algoritma terhadap kehidupan manusia dan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan [[manajemen risiko]]. Isu ini menjadi perhatian global, terutama di wilayah seperti [[Uni Eropa]] dan [[Amerika Serikat]],<ref>[https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework AI Risk Management Framework]. ''NIST''. 2021-07-12.</ref><ref name=":3">China Briefing. [https://www.china-briefing.com/news/china-to-regulate-deep-synthesis-deep-fake-technology-starting-january-2023/ China to Regulate Deep Synthesis (Deepfake) Technology from 2023]. ''China Briefing News''. 2022-12-20.</ref> di mana regulasi ''AI'' telah menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan publik. Regulasi dianggap penting untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus mengendalikan risiko yang mungkin muncul, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan.<ref name=":0" /><ref>[https://theweek.com/articles/832948/algorithms-have-gotten-control-time-regulate Algorithms have gotten out of control. It's time to regulate them]. 2019-04-03.</ref><ref name=":4">M. Irfan Dwi Putra. [http://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827 Regulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik]. ''The Conversation''. 2024-02-11.</ref>

	Pendekatan regulasi berbeda di berbagai wilayah. Di [[Asia]], misalnya, [[Jepang]] menekankan norma dan tata kelola, sedangkan [[Tiongkok]] menerapkan peraturan yang lebih spesifik terhadap konten. Di [[Indonesia]], pengawasan terhadap ''AI'' mulai dibangun melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar bagi regulasi pemrosesan data oleh sistem ''AI''. Selain kecerdasan buatan, regulasi algoritma juga mencakup teknologi ''[[Rantai blok\|blockchain]]'', khususnya penggunaan [[kontrak pintar]] (''smart contract'') di sektor keuangan dan digital. Beberapa negara juga telah menerapkan regulasi perdagangan frekuensi tinggi (''high-frequency trading''), yang seiring kemajuan teknologi kini mulai memasuki ranah algoritma ''AI''.		Pendekatan regulasi berbeda di berbagai wilayah. Di [[Asia]], misalnya, [[Jepang]] menekankan norma dan tata kelola, sedangkan [[Tiongkok]] menerapkan peraturan yang lebih spesifik terhadap konten.<ref name=":3" /><ref>Tagui Ichikawa. [https://www.csis.org/analysis/norms-new-technological-domains-japans-ai-governance-strategy Norms in New Technological Domains: Japan’s AI Governance Strategy]. 2025-06-17.</ref> Di [[Indonesia]], pengawasan terhadap ''AI'' mulai dibangun melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar bagi regulasi pemrosesan data oleh sistem ''AI''.<ref name=":4" /><ref name=":5">[https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022 UU No. 27 Tahun 2022]. ''Database Peraturan JDIH BPK''.</ref> Selain kecerdasan buatan, regulasi algoritma juga mencakup teknologi ''[[Rantai blok\|blockchain]]'', khususnya penggunaan [[kontrak pintar]] (''smart contract'') di sektor keuangan dan digital.<ref name=":1" /><ref>[https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2025_01_09_fnbg2qm7_id.pdf Wayback Machine]. ''bappebti.go.id''.</ref> Beberapa negara juga telah menerapkan regulasi perdagangan frekuensi tinggi (''high-frequency trading''), yang seiring kemajuan teknologi kini mulai memasuki ranah algoritma ''AI''.<ref name=":2" />

	Regulasi algoritma muncul karena kekhawatiran akan hilangnya kendali atas sistem yang dampaknya semakin signifikan terhadap kehidupan manusia. Beberapa negara telah menetapkan peraturan terkait penghitungan skor kredit otomatis, di mana hak atas penjelasan (''right to explanation'') menjadi kewajiban bagi algoritma tersebut, sebagaimana diatur di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, isu serupa tercakup dalam hak subjek data atas pemrosesan otomatis melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).		Regulasi algoritma muncul karena kekhawatiran akan hilangnya kendali atas sistem yang dampaknya semakin signifikan terhadap kehidupan manusia. Beberapa negara telah menetapkan peraturan terkait penghitungan skor kredit otomatis, di mana hak atas penjelasan (''right to explanation'') menjadi kewajiban bagi algoritma tersebut, sebagaimana diatur di Amerika Serikat dan Uni Eropa.<ref>[https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1002/9 § 1002.9 Notifications]. ''Consumer Financial Protection Bureau''.</ref><ref>[https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/ Art. 22 GDPR – Automated individual decision-making, including profiling]. ''General Data Protection Regulation (GDPR)''.</ref> Di Indonesia, isu serupa tercakup dalam hak subjek data atas pemrosesan otomatis melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).<ref name=":5" />

	Dalam konteks standar etika, [[Institute of Electrical and Electronics Engineers]] (IEEE) telah mengembangkan pedoman yang secara eksplisit menangani isu etika dan mempertimbangkan nilai-nilai pengguna potensial pada masa depan. Kekhawatiran mengenai [[bias]], [[transparansi]], dan etika muncul dalam berbagai [[domain]], mulai dari sistem peradilan pidana hingga layanan kesehatan, dengan risiko bahwa kecerdasan buatan dapat meniru ketidaksetaraan sosial yang sudah ada berdasarkan ras, kelas sosial, gender, dan orientasi seksual.		Dalam konteks standar etika, [[Institute of Electrical and Electronics Engineers]] (IEEE) telah mengembangkan pedoman yang secara eksplisit menangani isu etika dan mempertimbangkan nilai-nilai pengguna potensial pada masa depan.<ref>Philip Treleaven. [https://ieeexplore.ieee.org/document/8672418 Algorithms: Law and Regulation]. ''Computer''. 2019-02. Vol. 52 (2). hlm. 32–40. doi:10.1109/MC.2018.2888774.</ref> Kekhawatiran mengenai [[bias]], [[transparansi]], dan etika muncul dalam berbagai [[domain]], mulai dari sistem peradilan pidana<ref>Karen Haoarchive page. [https://www.technologyreview.com/2019/01/21/137783/algorithms-criminal-justice-ai/ AI is sending people to jail—and getting it wrong]. ''MIT Technology Review''.</ref> hingga layanan kesehatan, dengan risiko bahwa kecerdasan buatan dapat meniru ketidaksetaraan sosial yang sudah ada berdasarkan ras, kelas sosial, gender, dan orientasi seksual.<ref>Lilian, Michael Edwards, Veale. [https://strathprints.strath.ac.uk/63317/1/Edwards_Veale_SPM_2018_Enslaving_the_algorithm_from_a_right_to_an_explanation_to_a_right_to_better_decisions.pdf Enslaving the algorithm: from a ‘right to an explanation’to a ‘right to better decisions’?]. ''Retrieved 11/8/2025''. 2018.</ref>

	Di Indonesia, pakar menyoroti potensi munculnya fenomena [[Tirani Algoritma]] serta risiko [[eksploitasi]] [[dunia maya]] melalui sistem ''AI''. Secara khusus di sektor kesehatan, perhatian serupa muncul terkait tantangan etika, bias data, dan transparansi layanan, sehingga diperlukan kebijakan dan kerangka regulasi yang matang untuk integrasi ''AI'' nasional. Perkembangan regulasi global, seperti [[Undang-Undang Kecerdasan Buatan]] Uni Eropa, mencerminkan tren pengaturan risiko ''AI'' secara [[komprehensif]].		Di Indonesia, pakar menyoroti potensi munculnya fenomena [[Tirani Algoritma]] serta risiko [[eksploitasi]] [[dunia maya]] melalui sistem ''AI''.<ref>Rahmat Khairurizqi. [https://news.detik.com/berita/d-8111104/bamsoet-ingatkan-ancaman-ai-tirani-algoritma-dan-muslihat-disinformasi Bamsoet Ingatkan Ancaman AI, Tirani Algoritma, dan Muslihat Disinformasi]. ''detiknews''.</ref><ref>[https://csirt.bpip.go.id/posts/ancaman-siber-2025-indonesia-harus-waspada-ai-agentik BPIP-CSIRT]. ''csirt.bpip.go.id''.</ref> Secara khusus di sektor kesehatan, perhatian serupa muncul terkait tantangan etika, bias data, dan transparansi layanan, sehingga diperlukan kebijakan dan kerangka regulasi yang matang untuk integrasi ''AI'' nasional.<ref>[https://govinsider.asia/indo-en/article/tantangan-kebijakan-integrasi-ai-pada-ekosistem-kesehatan-nasional Tantangan kebijakan integrasi AI pada ekosistem kesehatan nasional]. ''govinsider.asia''.</ref><ref>[https://analysis.netray.id/tantangan-potensi-ai-dalam-pelayanan-kesehatan/ AI dalam Pelayanan Kesehatan: Kemudahan hingga Tantangan - Netray]. 2024-11-14.</ref> Perkembangan regulasi global, seperti [[Undang-Undang Kecerdasan Buatan]] Uni Eropa, mencerminkan tren pengaturan risiko ''AI'' secara [[komprehensif]].<ref>[https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai AI Act Shaping Europe’s digital future]. ''digital-strategy.ec.europa.eu''. 2025-11-05.</ref>

	== Regulasi algoritma ''blockchain'' ==		== Regulasi algoritma ''blockchain'' ==
	Sistem ''blockchain'' menyediakan transaksi yang transparan dan tetap (permanen). Karakteristik ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama Peraturan Umum Perlindungan Data ([[Regulasi Umum Perlindungan Data\|GDPR]]) Uni Eropa, yaitu memberikan kendali penuh kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk menghapus data.		Sistem ''blockchain'' menyediakan transaksi yang transparan dan tetap (permanen). Karakteristik ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama Peraturan Umum Perlindungan Data ([[Regulasi Umum Perlindungan Data\|GDPR]]) Uni Eropa, yaitu memberikan kendali penuh kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk menghapus data.<ref>Colm Gorey. [https://www.siliconrepublic.com/enterprise/blockchain-gdpr-report-bai Are financial institutions ready for blockchain and GDPR?]. ''Silicon Republic''. 2017-11-23.</ref><ref>[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29634445 Blockchain and the General Data Protection Regulation - Think Tank]. ''www.europarl.europa.eu''.</ref>

	Melalui penerapan keputusan tentang pengembangan ekonomi digital, [[Belarus]] menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan kontrak pintar (''smart contracts''). Pengacara Belarusia, Denis Aleinikov, diakui sebagai penggagas konsep hukum kontrak pintar yang diperkenalkan melalui keputusan tersebut. Meskipun terdapat argumen kuat bahwa undang-undang negara bagian yang sudah ada di Amerika Serikat telah menjadi dasar yang sah untuk penegakan kontrak pintar, beberapa negara bagian seperti [[Arizona]], [[Nevada]], [[Ohio]], [[Tennessee]] tetap mengamendemen undang-undang mereka secara spesifik untuk memungkinkan penegakan kontrak berbasis ''blockchain''.		Melalui penerapan keputusan tentang pengembangan ekonomi digital, [[Belarus]] menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan kontrak pintar (''smart contracts''). Pengacara Belarusia, Denis Aleinikov, diakui sebagai penggagas konsep hukum kontrak pintar yang diperkenalkan melalui keputusan tersebut.<ref>Claudia Patricolo. [https://emerging-europe.com/business/ict-given-huge-boost-in-belarus/ ICT Given Huge Boost in Belarus]. ''Emerging Europe''. 2017-12-26.</ref> Meskipun terdapat argumen kuat bahwa undang-undang negara bagian yang sudah ada di Amerika Serikat telah menjadi dasar yang sah untuk penegakan kontrak pintar, beberapa negara bagian seperti [[Arizona]], [[Nevada]], [[Ohio]], [[Tennessee]] tetap mengamendemen undang-undang mereka secara spesifik untuk memungkinkan penegakan kontrak berbasis ''blockchain''.<ref>[https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/usa/ USA - ARCHIVED CHAPTER Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2025]. ''GLI''.</ref>
	Respons terhadap teknologi ''blockchain'' dan aset [[Kriptografi\|kripto]] berbeda-beda di setiap [[yurisdiksi]], sering kali berfokus pada perlindungan [[investor]], stabilitas keuangan, dan pencegahan [[pencucian uang]].		Respons terhadap teknologi ''blockchain'' dan aset [[Kriptografi\|kripto]] berbeda-beda di setiap [[yurisdiksi]], sering kali berfokus pada perlindungan [[investor]], stabilitas keuangan, dan pencegahan [[pencucian uang]].

	* Jepang mengambil langkah awal dalam regulasi kripto dengan mengamendemen [[Undang-Undang Layanan Pembayaran]] (''Payment Services Act'') pada April 2017. Negara ini menjadi salah satu yang pertama di dunia yang secara resmi mengatur aset kripto dan mewajibkan pendaftaran bagi penyedia layanan penukaran aset kripto (CAESPs). Kerangka hukum tersebut berfokus pada perlindungan pengguna dan pemisahan aset pelanggan, dan secara berkelanjutan diperbarui untuk mencakup ''[[Koin stabil\|stablecoin]]'' dan [[derivatif]].		* Jepang mengambil langkah awal dalam regulasi kripto dengan mengamendemen [[Undang-Undang Layanan Pembayaran]] (''Payment Services Act'') pada April 2017. Negara ini menjadi salah satu yang pertama di dunia yang secara resmi mengatur aset kripto dan mewajibkan pendaftaran bagi penyedia layanan penukaran aset kripto (CAESPs). Kerangka hukum tersebut berfokus pada perlindungan pengguna dan pemisahan aset pelanggan, dan secara berkelanjutan diperbarui untuk mencakup ''[[Koin stabil\|stablecoin]]'' dan [[derivatif]].<ref>Emily Ekshian. [https://cryptoforinnovation.org/policy-brief-summary-of-japanese-fsa-crypto-asset-and-stablecoins-framework/ Policy Brief: Japan's FSA Crypto Asset and Stablecoin Framework]. ''Crypto Council for Innovation''. 2023-09-18.</ref><ref>[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_STU(2019)634445 Blockchain and the General Data Protection Regulation Think Tank Europäisches Parlament].</ref>
	* Sementara itu, di Indonesia, aset kripto tidak dikategorikan sebagai mata uang atau [[sekuritas]], melainkan sebagai [[komoditas]] yang diatur oleh [[Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi]] (Bappebti). Kerangka hukum ini mulai berlaku pada tahun 2019, memungkinkan perdagangan aset kripto di [[bursa]] yang teregulasi secara [[legal]].		* Sementara itu, di Indonesia, aset kripto tidak dikategorikan sebagai mata uang atau [[sekuritas]], melainkan sebagai [[komoditas]] yang diatur oleh [[Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi]] (Bappebti). Kerangka hukum ini mulai berlaku pada tahun 2019, memungkinkan perdagangan aset kripto di [[bursa]] yang teregulasi secara [[legal]].<ref>Roy Franedya. [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190214113034-37-55479/ini-cryptocurrency-yang-berpotensi-diperdagangkan-di-ri Ini Cryptocurrency yang Berpotensi Diperdagangkan di RI]. ''CNBC Indonesia''.</ref>

	== Referensi ==		== Referensi ==
			<references />

	== Sumber dan atribusi ==		== Sumber dan atribusi ==

	~~Artikel~~ ini diadaptasi ~~dalam mode teks~~ dari		Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulasi+algoritma&oldid=29036001 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29036001 (2026-03-14T10:46:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
	[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=~~Regulasi_algoritma~~&oldid=29036001 Wikipedia bahasa Indonesia],
	revisi 29036001 (2026-03-14T10:46:33Z).		<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->
	~~Gambar, media, infobox, templat navigasi~~, ~~dan kategori sumber~~
	~~tidak diimpor ke Wiki Unissula.~~
	~~Atribusi dan~~ lisensi ~~mengikuti ketentuan~~ Creative Commons
	Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA) ~~pada sumber Wikipedia~~.

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29036001; atribusi sumber disertakan.

2026-08-23T02:27:12Z

Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29036001; atribusi sumber disertakan.

Halaman baru

'''Regulasi algoritma''' (atau '''pengaturan algoritmik''') adalah upaya untuk menetapkan undang-undang, aturan, dan kebijakan sektor publik yang bertujuan mendorong dan mengawasi penggunaan algoritma, terutama yang digunakan dalam [[kecerdasan buatan]] (''AI'') dan [[pemelajaran mesin]] (''machine learning''). Untuk algoritma yang terkait dengan kecerdasan buatan, istilah yang umum digunakan adalah regulasi kecerdasan buatan. Regulasi algoritma muncul sebagai respons terhadap meningkatnya dampak algoritma terhadap kehidupan manusia dan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan [[manajemen risiko]]. Isu ini menjadi perhatian global, terutama di wilayah seperti [[Uni Eropa]] dan [[Amerika Serikat]], di mana regulasi ''AI'' telah menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan publik. Regulasi dianggap penting untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus mengendalikan risiko yang mungkin muncul, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan.

Pendekatan regulasi berbeda di berbagai wilayah. Di [[Asia]], misalnya, [[Jepang]] menekankan norma dan tata kelola, sedangkan [[Tiongkok]] menerapkan peraturan yang lebih spesifik terhadap konten. Di [[Indonesia]], pengawasan terhadap ''AI'' mulai dibangun melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar bagi regulasi pemrosesan data oleh sistem ''AI''. Selain kecerdasan buatan, regulasi algoritma juga mencakup teknologi ''[[Rantai blok|blockchain]]'', khususnya penggunaan [[kontrak pintar]] (''smart contract'') di sektor keuangan dan digital. Beberapa negara juga telah menerapkan regulasi perdagangan frekuensi tinggi (''high-frequency trading''), yang seiring kemajuan teknologi kini mulai memasuki ranah algoritma ''AI''.

Regulasi algoritma muncul karena kekhawatiran akan hilangnya kendali atas sistem yang dampaknya semakin signifikan terhadap kehidupan manusia. Beberapa negara telah menetapkan peraturan terkait penghitungan skor kredit otomatis, di mana hak atas penjelasan (''right to explanation'') menjadi kewajiban bagi algoritma tersebut, sebagaimana diatur di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, isu serupa tercakup dalam hak subjek data atas pemrosesan otomatis melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam konteks standar etika, [[Institute of Electrical and Electronics Engineers]] (IEEE) telah mengembangkan pedoman yang secara eksplisit menangani isu etika dan mempertimbangkan nilai-nilai pengguna potensial pada masa depan. Kekhawatiran mengenai [[bias]], [[transparansi]], dan etika muncul dalam berbagai [[domain]], mulai dari sistem peradilan pidana hingga layanan kesehatan, dengan risiko bahwa kecerdasan buatan dapat meniru ketidaksetaraan sosial yang sudah ada berdasarkan ras, kelas sosial, gender, dan orientasi seksual.

Di Indonesia, pakar menyoroti potensi munculnya fenomena [[Tirani Algoritma]] serta risiko [[eksploitasi]] [[dunia maya]] melalui sistem ''AI''. Secara khusus di sektor kesehatan, perhatian serupa muncul terkait tantangan etika, bias data, dan transparansi layanan, sehingga diperlukan kebijakan dan kerangka regulasi yang matang untuk integrasi ''AI'' nasional. Perkembangan regulasi global, seperti [[Undang-Undang Kecerdasan Buatan]] Uni Eropa, mencerminkan tren pengaturan risiko ''AI'' secara [[komprehensif]].

== Regulasi algoritma ''blockchain'' ==
Sistem ''blockchain'' menyediakan transaksi yang transparan dan tetap (permanen). Karakteristik ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama Peraturan Umum Perlindungan Data ([[Regulasi Umum Perlindungan Data|GDPR]]) Uni Eropa, yaitu memberikan kendali penuh kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk menghapus data.

Melalui penerapan keputusan tentang pengembangan ekonomi digital, [[Belarus]] menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan kontrak pintar (''smart contracts''). Pengacara Belarusia, Denis Aleinikov, diakui sebagai penggagas konsep hukum kontrak pintar yang diperkenalkan melalui keputusan tersebut. Meskipun terdapat argumen kuat bahwa undang-undang negara bagian yang sudah ada di Amerika Serikat telah menjadi dasar yang sah untuk penegakan kontrak pintar, beberapa negara bagian seperti [[Arizona]], [[Nevada]], [[Ohio]], [[Tennessee]] tetap mengamendemen undang-undang mereka secara spesifik untuk memungkinkan penegakan kontrak berbasis ''blockchain''.
Respons terhadap teknologi ''blockchain'' dan aset [[Kriptografi|kripto]] berbeda-beda di setiap [[yurisdiksi]], sering kali berfokus pada perlindungan [[investor]], stabilitas keuangan, dan pencegahan [[pencucian uang]].

* Jepang mengambil langkah awal dalam regulasi kripto dengan mengamendemen [[Undang-Undang Layanan Pembayaran]] (''Payment Services Act'') pada April 2017. Negara ini menjadi salah satu yang pertama di dunia yang secara resmi mengatur aset kripto dan mewajibkan pendaftaran bagi penyedia layanan penukaran aset kripto (CAESPs). Kerangka hukum tersebut berfokus pada perlindungan pengguna dan pemisahan aset pelanggan, dan secara berkelanjutan diperbarui untuk mencakup ''[[Koin stabil|stablecoin]]'' dan [[derivatif]].
* Sementara itu, di Indonesia, aset kripto tidak dikategorikan sebagai mata uang atau [[sekuritas]], melainkan sebagai [[komoditas]] yang diatur oleh [[Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi]] (Bappebti). Kerangka hukum ini mulai berlaku pada tahun 2019, memungkinkan perdagangan aset kripto di [[bursa]] yang teregulasi secara [[legal]].

== Referensi ==

== Sumber dan atribusi ==

Artikel ini diadaptasi dalam mode teks dari
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulasi_algoritma&oldid=29036001 Wikipedia bahasa Indonesia],
revisi 29036001 (2026-03-14T10:46:33Z).
Gambar, media, infobox, templat navigasi, dan kategori sumber
tidak diimpor ke Wiki Unissula.
Atribusi dan lisensi mengikuti ketentuan Creative Commons
Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA) pada sumber Wikipedia.