Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air - Riwayat revisi

Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

2026-08-29T22:58:52Z

Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 Agustus 2026 22.58
Baris 1:		Baris 1:
	~~TKPSDA adalah singkatan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional~~.		[[File:Brantas_140722-44832_kdi.JPG\|thumb\|right\|280px\|Brantas 140722-44832 kdi]]

	~~Keanggotaan~~ TKPSDA ~~terdiri~~ dari ~~unsur pemerintah dan non~~-~~pemerintah yang berasal dari perwakilan kabupaten~~/~~kota~~. ~~Pengusulan anggota TKPSDA dari unsur non~~-~~pemerintah dilakukan secara demokratis~~.		TKPSDA adalah singkatan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional. <ref>author web. [https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air/47693 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air]. ''nawasis''. 2001-01-01.</ref>

	~~Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (~~TKPSDA~~) memiliki tugas~~ yang ~~substansial guna memberikan rekomendasi kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk tindak lanjut dalam hal pengelolaan SDA dalam arti luas~~. ~~Termasuk dalam pengelolaan SDA adalah pembagian alokasi pemanfaatan air~~. ~~TKPSDA ditugasi memberikan rekomendasi terkait pengalokasian air~~		Keanggotaan TKPSDA terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang berasal dari perwakilan kabupaten/kota. Pengusulan anggota TKPSDA dari unsur non-pemerintah dilakukan secara demokratis.

	TKPSDA memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sumber daya air, terutama di wilayah sungai yang strategis.		Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) memiliki tugas yang substansial guna memberikan rekomendasi kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk tindak lanjut dalam hal pengelolaan SDA dalam arti luas. Termasuk dalam pengelolaan SDA adalah pembagian alokasi pemanfaatan air. TKPSDA ditugasi memberikan rekomendasi terkait pengalokasian air<ref>author web. [https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air/47693 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air]. ''nawasis''. 2001-01-01.</ref>

			TKPSDA memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sumber daya air, terutama di wilayah sungai yang strategis.

	Contohnya, TKPSDA WS Brantas merupakan koordinator pengelolaan sumber daya air di wilayah [[sungai Brantas]] yang sangat penting bagi ekonomi [[Jawa Timur]] dan nasional.		Contohnya, TKPSDA WS Brantas merupakan koordinator pengelolaan sumber daya air di wilayah [[sungai Brantas]] yang sangat penting bagi ekonomi [[Jawa Timur]] dan nasional.

	== Sejarah Kelembagaan ==		== Sejarah Kelembagaan ==
	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai dinyatakan tidak berlaku.		Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai dinyatakan tidak berlaku.

	Penggantinya adalah Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertugas membantu [[Presiden]] dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumber daya air.		Penggantinya adalah Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertugas membantu [[Presiden]] dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumber daya air.

	Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian (Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) dibantu oleh Sekretaris I (Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.		Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian (Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) dibantu oleh Sekretaris I (Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (bulan). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Propinsi dan Kabupaten/Kota maka Gubernur/Bupati/Wali kota dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerahnya masing-masing.		Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (bulan). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Propinsi dan Kabupaten/Kota maka Gubernur/Bupati/Wali kota dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerahnya masing-masing.

	Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah saat itu menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.		Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah saat itu menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.<ref>author web. [https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air/47693 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air]. ''nawasis''. 2001-01-01.</ref>

	Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Sedangkan untuk pelaksanaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah dibebankan pada APBD.		Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Sedangkan untuk pelaksanaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah dibebankan pada APBD.

	Peraturan ini telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.		Peraturan ini telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.<ref>author web. [https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air/47693 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air]. ''nawasis''. 2001-01-01.</ref>

	== Tugas Pokok dan Fungsi TKPSDA ==		== Tugas Pokok dan Fungsi TKPSDA ==
	Sesuai dengan Peraturan [[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia\|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada tingkat Wilayah Sungai, maka tugas pokok dan fungsi TKPSDA yaitu:		Sesuai dengan Peraturan [[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia\|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada tingkat Wilayah Sungai,<ref>[https://bwssumvi.com/page/tkpsda-tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)]. ''Balai Wilayah Sungai Sumatera VI - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air''.</ref> maka tugas pokok dan fungsi TKPSDA yaitu:

	# Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;		# Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
Baris 32:		Baris 34:
	# Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;		# Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
	# Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai ;		# Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai ;
	# Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai .		# Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai .

	Tugas dan Fungsi TKPSDA		Tugas dan Fungsi TKPSDA<ref>[https://bwssumvi.com/page/tkpsda-tim-koordinasi-pengelolaan-sumber-daya-air TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)]. ''Balai Wilayah Sungai Sumatera VI - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air''.</ref>

	# Konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan;		# Konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan;
Baris 41:		Baris 43:

	== Sekretariat ==		== Sekretariat ==
	Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air berada di tiap Provinsi dan berada di bawah pembinaan Balai Wilayah Sungai masing masing Provinsi		Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air berada di tiap Provinsi dan berada di bawah pembinaan Balai Wilayah Sungai masing masing Provinsi

	'''BWS di Provinsi Aceh'''		'''BWS di Provinsi Aceh'''
Baris 171:		Baris 173:
	* BWS Papua Merauke Alamat : Jl. Prajurit No. 17 Merauke – Papua		* BWS Papua Merauke Alamat : Jl. Prajurit No. 17 Merauke – Papua

	'''BWS di Papua Barat'''		'''BWS di Papua Barat'''

	* [[Balai Wilayah Sungai Papua Barat]] - Alamat : Jl.Pasir Rido Manokwari 98312		* [[Balai Wilayah Sungai Papua Barat]] - Alamat : Jl.Pasir Rido Manokwari 98312

	== Lihat pula ==		== Lihat pula ==

	* [[Daftar daerah aliran sungai di Indonesia\|Daftar daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia]]		* [[Daftar daerah aliran sungai di Indonesia\|Daftar daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia]]
	* [[Wilayah Sungai]]		* [[Wilayah Sungai]]
Baris 182:		Baris 183:

	== Referensi ==		== Referensi ==
			<references />

			== Sumber dan atribusi ==

			Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim+Koordinasi+Pengelolaan+Sumber+Daya+Air&oldid=29607560 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29607560 (2026-08-21T02:33:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

	~~== Sumber dan atribusi ==~~		<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

	~~Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim+Koordinasi+Pengelolaan+Sumber+Daya+Air&oldid=29607560 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29607560 (2026~~-08-~~21T02:33:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi~~-~~BerbagiSerupa (CC BY~~-~~SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.~~

Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29607560; atribusi sumber disertakan.

2026-08-29T22:16:03Z

Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29607560; atribusi sumber disertakan.

Halaman baru

TKPSDA adalah singkatan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional.

Keanggotaan TKPSDA terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang berasal dari perwakilan kabupaten/kota. Pengusulan anggota TKPSDA dari unsur non-pemerintah dilakukan secara demokratis.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) memiliki tugas yang substansial guna memberikan rekomendasi kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk tindak lanjut dalam hal pengelolaan SDA dalam arti luas. Termasuk dalam pengelolaan SDA adalah pembagian alokasi pemanfaatan air. TKPSDA ditugasi memberikan rekomendasi terkait pengalokasian air

TKPSDA memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sumber daya air, terutama di wilayah sungai yang strategis.

Contohnya, TKPSDA WS Brantas merupakan koordinator pengelolaan sumber daya air di wilayah [[sungai Brantas]] yang sangat penting bagi ekonomi [[Jawa Timur]] dan nasional.

== Sejarah Kelembagaan ==
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai dinyatakan tidak berlaku.

Penggantinya adalah Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertugas membantu [[Presiden]] dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumber daya air.

Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian (Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) dibantu oleh Sekretaris I (Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (bulan). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Propinsi dan Kabupaten/Kota maka Gubernur/Bupati/Wali kota dapat membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerahnya masing-masing.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah saat itu menetapkan pedoman untuk pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Sedangkan untuk pelaksanaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat daerah dibebankan pada APBD.

Peraturan ini telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

== Tugas Pokok dan Fungsi TKPSDA ==
Sesuai dengan Peraturan [[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada tingkat Wilayah Sungai, maka tugas pokok dan fungsi TKPSDA yaitu:

# Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
# Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
# Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
# Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
# Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai ;
# Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai .

Tugas dan Fungsi TKPSDA

# Konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan;
# Pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah, serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , dan;
# Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai .

== Sekretariat ==
Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air berada di tiap Provinsi dan berada di bawah pembinaan Balai Wilayah Sungai masing masing Provinsi

'''BWS di Provinsi Aceh'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera – I - Jln. Ir. Mohd. Thaher No.14, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23123

'''BWS di Sumatera Utara'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera II - Jl. Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No 30 Pkl Masyhur, Medan Sumatera Utara

'''BWS di Riau'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera III - Jl. Cut Nyak Dien No 1 Pekanbaru

'''BWS di Provinsi Kepri'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera IV - Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, [[Kepulauan Riau]] 29428

'''BWS di Sumatera Barat'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang - Alamat: Jl. Khatib Sulaiman No.86A, Ulak Karang Sel., Kec. [[Padang Utara, Padang|Padang Utara]], Kota Padang, Sumatera Barat

'''BWS di Provinsi Jambi'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi - Alamat: 9GXV+4W7, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

'''BWS di Provinsi Bengkulu'''

* Balai Wilayah Sungai Sumatera VII - Jl. Batang Hari No.25 Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu 38223

'''BBWS di Sumatera Selatan'''

* Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII - Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.869, Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153

'''BWS di Provinsi Bangka Belitung'''

* [[Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung]] - Alamat : Jln. Mentok Km.4 Pangkalpinang, Kace Timur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33173

'''BBWS di Provinsi Lampung'''

* [[Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji]] – Sekampung - Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 57, Bandar Lampung, 35401

'''BBWS di Provinsi Banten'''

* [[Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian]] - Alamat: Jl. Ust. Uzair Yahya No. 1, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

'''BBWS di Jawa barat'''

* [[Balai Besar Wilayah Sungai Citarum]] - Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600, Bandung, 40292
* [[Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy]] - Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No 1, Banjar Jawa Barat, 46300
* [[Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung|Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung]] - Alamat : Jl. Pemuda No. 40 Cirebon 45132

'''BBWS di Jawa Tengah'''

* Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana - Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarto 375, Semarang, Jawa Tengah, 50191
* [[Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo]] - Alamat : Jl. Solo – Kartasura Km. 7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169

'''BBWS di Yogyakarta'''

* [[Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak|Balai Besar Wilayah Sungai Serayu]] – Opak - Alamat : Jl. Solo Km.6 Yogyakarta, 55281

'''BBWS di Jawa Timur'''

* [[Balai Besar Wilayah Sungai Brantas]] - Alamat : Jl. Raya Menganti No.312, Wiyung – Surabaya, Jawatimur

'''BWS di Bali'''

* [[Balai Wilayah Sungai Bali]] – Penida - Alamat : Jl.Kapten Tjok Agung Tresna No.9, Denpasar, Bali 80235

'''BWS di Kalimantan Barat'''

* [[Balai Wilayah Sungai Kalimantan I]] - Alamat : Jl. Achmad Sood No 6 Pontianak 78121

'''BWS di Kalimantan Tengah'''

* [[Balai Wilayah Sungai Kalimantan II]] - Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.Km.3.5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

'''BWS di Kalimantan Selatan'''

* Balai Wilayah Sungai Kalimantan III - Alamat : Jl. Yos Sudarso No.10, Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119

'''BWS di Kalimantan Timur'''

* Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV - Alamat : Jl. MT. Haryono No.36, Samarinda Kalimantan Timur 75123 – Indonesia

'''BWS di Kalimantan Utara'''

* Balai Wilayah Sungai Kalimantan V - Alamat : Jalan Bhayangkara RT.65 Kel, Karang Anyar, Pasir Putih, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

'''BWS di Sulawesi Utara'''

* Balai Wilayah Sungai Sulawesi I- Alamat : Jl. Mr. A.A.A. Maramis, Manado – 95111

'''BWS di Gorontalo'''

* Balai Wilayah Sungai Sulawesi II - Alamat : JL. KH. Notu Badu No. 71 Limboto, Gorontalo

'''BWS di SUlawesi Tengah'''

* Balai Wilayah Sungai Sulawesi III - Alamat : Jl. Abdurachman Saleh No. 230 Palu, Sulawesi Tengah

'''BWS di Sulawesi Tenggara'''

* Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV- Alamat : Jl. Balai Kota IV No. 01 Kendari, Sulawesi Tenggara

'''BBWS di Sulawesi Selatan'''

* Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang - Alamat : Jl. Sekolah Guru Perawat No. 03 Makasar (9022)

'''BWS di NTB'''

* Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I - Alamat : Jl. Ahmad Yani No.1, Lombok Barat – NTB

'''BWS di NTT'''

* Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II - Alamat : Jln. Frans Seda, Bundaran PU Kupang

'''BWS di Maluku'''

* Balai Wilayah Sungai Maluku - Alamat : Jl. Mr. Chr. Soplanit, Ambon

'''BWS di Maluku Utara'''

* Balai Wilayah Sungai Maluku Utara - Alamat : Jl. Jati Besar No.443, Ternate, Maluku Utara

'''BWS di Papua'''

* [[Balai Wilayah Sungai Papua]] - Alamat : Jl. Raya Abepura Wahno, Samping Kompleks Otonom, Abepura, Kota Jayapura, Papua, 99225.
* BWS Papua Merauke Alamat : Jl. Prajurit No. 17 Merauke – Papua

'''BWS di Papua Barat'''

* [[Balai Wilayah Sungai Papua Barat]] - Alamat : Jl.Pasir Rido Manokwari 98312

== Lihat pula ==

* [[Daftar daerah aliran sungai di Indonesia|Daftar daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia]]
* [[Wilayah Sungai]]
* [[Irigasi Premium]]

== Referensi ==

== Sumber dan atribusi ==

Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim+Koordinasi+Pengelolaan+Sumber+Daya+Air&oldid=29607560 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29607560 (2026-08-21T02:33:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.