Lompat ke isi

Nilai publik: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung

Maintenance script (bicara | kontrib)

37.956 suntingan
Maintenance script (bicara | kontrib)
37.956 suntingan
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28643006; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
37.956 suntingan
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Nilai publik''' ([[bahasa Inggris]]: ''public value'') menggambarkan nilai yang diberikan organisasi atau aktivitas kepada masyarakat. Nilai publik muncul dengan konsep [[antitesis]] atas paradigma [[Manajemen Publik Baru|manajemen publik baru]] dengan melihat publik sebagai [[konsumen]] atau [[pelanggan]] dengan beberapa asumsi teori rasional serta analisis biaya-manfaat. Istilah ini awalnya diciptakan oleh profesor [[Universitas Harvard|Harvard]] ''Mark H. Moore'' yang melihatnya setara dengan nilai pemegang saham dalam manajemen publik. Kemudian menurut ''Maynhardt'' (2009) terciptanya nilai publik juga merupakan kontribusi dari sektor swasta, [[masyarakat madani]], dan [[lembaga swadaya masyarakat]] yang didasarkan pada prinsip kebaikan bersama, sehingga konsep nilai publik tidak dibatasi pada sektor publik saja.
'''Nilai publik''' ([[bahasa Inggris]]: ''public value'') menggambarkan nilai yang diberikan organisasi atau aktivitas kepada masyarakat.<ref>Mark H. Moore. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Hm9uKVj0qDYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=public+value+harvard+mark&ots=5HEoA6QwPS&sig=mTEuzkeLj78c0VRrYkKR4oO-Orw&redir_esc=y#v=onepage&q=public%20value%20harvard%20mark&f=false Creating Public Value: Strategic Management in Government]. Harvard University Press. 1995. ISBN 978-0-674-17558-7.</ref> Nilai publik muncul dengan konsep [[antitesis]] atas paradigma [[Manajemen Publik Baru|manajemen publik baru]] dengan melihat publik sebagai [[konsumen]] atau [[pelanggan]] dengan beberapa asumsi teori rasional serta analisis biaya-manfaat.<ref>Aulia Shifa Hamida. [https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/846/pdf KEBIJAKAN TES KEPERAWANAN PADA TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI PERSPEKTIF NILAI PUBLIK DAN KONTROL ATAS DISKRESI BIROKRASI]. ''Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi''. 2022. Vol. 19 (1).</ref> Istilah ini awalnya diciptakan oleh profesor [[Universitas Harvard|Harvard]] ''Mark H. Moore'' yang melihatnya setara dengan nilai pemegang saham dalam manajemen publik.<ref>Mark H. Moore. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Hm9uKVj0qDYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=public+value+harvard+mark&ots=5HEoA6QwPS&sig=mTEuzkeLj78c0VRrYkKR4oO-Orw&redir_esc=y#v=onepage&q=public%20value%20harvard%20mark&f=false Creating Public Value: Strategic Management in Government]. Harvard University Press. 1995. ISBN 978-0-674-17558-7.</ref> Kemudian menurut ''Maynhardt'' (2009) terciptanya nilai publik juga merupakan kontribusi dari sektor swasta, [[masyarakat madani]], dan [[lembaga swadaya masyarakat]] yang didasarkan pada prinsip kebaikan bersama, sehingga konsep nilai publik tidak dibatasi pada sektor publik saja.<ref>Aulia Shifa Hamida. [https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/846/pdf KEBIJAKAN TES KEPERAWANAN PADA TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI PERSPEKTIF NILAI PUBLIK DAN KONTROL ATAS DISKRESI BIROKRASI]. ''Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi''. 2022. Vol. 19 (1).</ref>


Dalam studi ''Jorgensen'' & ''Bozeman'' (2007); ''Nabatchi'' (2012); ''Jorgensen'' & ''Rutgers'' (2015) mengidentifikasi nilai publik tidak hanya mempromosikan pekerjaan pemimpin publik, tetapi juga sebagai agenda penting bagi politikus, warga negara, organisasi, dan masyarakat.
Dalam studi ''Jorgensen'' & ''Bozeman'' (2007); ''Nabatchi'' (2012); ''Jorgensen'' & ''Rutgers'' (2015) mengidentifikasi nilai publik tidak hanya mempromosikan pekerjaan pemimpin publik, tetapi juga sebagai agenda penting bagi politikus, warga negara, organisasi, dan masyarakat.<ref>Rika Wulandari. [https://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/baca/article/view/683 PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN]. ''BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI''. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.</ref>


Nilai publik memiliki [[dampak]] [[Positivisme|positif]] yang signifikan terhadap citra positif lembaga/institusi dimata masyarakat. Kepercayaan publik dan citra publik terhadap organisasi [[administrasi publik]] dapat dibangun dengan menelusuri keberadaan nilai-nilai publik dalam setiap kebijakan publik yang telah, sedang dan akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penting untuk menciptakan nilai publik untuk mendukung efektivitas politik (''Smith'': 2004). Menurut ''O'Flynn'' (2007), nilai publik digambarkan sebagai konstruksi multidimensi, refleksi preferensi yang diekspresikan secara kolektif, dimediasi secara politis dan dikonsumsi oleh warga negara, diciptakan tidak hanya oleh "hasil" tetapi juga oleh proses yang menghasilkan kepercayaan. atau Keadilan Memfokuskan diskusi pada nilai-nilai publik memungkinkan diskusi tentang nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai individu. Selain itu, dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari berbagai perspektif seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan manajemen.
Nilai publik memiliki [[dampak]] [[Positivisme|positif]] yang signifikan terhadap citra positif lembaga/institusi dimata masyarakat. Kepercayaan publik dan citra publik terhadap organisasi [[administrasi publik]] dapat dibangun dengan menelusuri keberadaan nilai-nilai publik dalam setiap kebijakan publik yang telah, sedang dan akan dikeluarkan oleh pemerintah.<ref>Admin PPSDM. [https://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/home/index.php/karya-tulis/item/100-nilai-publik MENJADIKAN NILAI PUBLIK SEBAGAI TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK]. ''ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id''.</ref> Penting untuk menciptakan nilai publik untuk mendukung efektivitas politik (''Smith'': 2004). Menurut ''O'Flynn'' (2007), nilai publik digambarkan sebagai konstruksi multidimensi, refleksi preferensi yang diekspresikan secara kolektif, dimediasi secara politis dan dikonsumsi oleh warga negara, diciptakan tidak hanya oleh "hasil" tetapi juga oleh proses yang menghasilkan kepercayaan. atau Keadilan Memfokuskan diskusi pada nilai-nilai publik memungkinkan diskusi tentang nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai individu. Selain itu, dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari berbagai perspektif seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan manajemen.<ref>Nursalam Nursalam. [http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/59 Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan]. ''JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia''. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.</ref>


== Konsep nilai publik ==
== Konsep nilai publik ==
Konsep nilai publik memberikan cara berpikir yang berguna tentang tujuan dan efektivitas kebijakan publik. Ini memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi kegiatan yang diproduksi atau didukung oleh pemerintah (termasuk layanan yang didanai oleh pemerintah tetapi disediakan oleh entitas lain seperti perusahaan swasta, nirlaba dan peraturan pemerintah), Moore (1995).
Konsep nilai publik memberikan cara berpikir yang berguna tentang tujuan dan efektivitas kebijakan publik. Ini memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi kegiatan yang diproduksi atau didukung oleh pemerintah (termasuk layanan yang didanai oleh pemerintah tetapi disediakan oleh entitas lain seperti perusahaan swasta, nirlaba dan peraturan pemerintah), Moore (1995).<ref>Rika Wulandari. [https://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/baca/article/view/683 PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN]. ''BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI''. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.</ref>
Moore (1995) mendefinisikan nilai publik untuk menjelaskan empat ide konkrit lainnya untuk mendukung manajemen sektor publik dan untuk mendefinisikan dan mengukur nilai publik dalam beberapa dekade terakhir:
Moore (1995) mendefinisikan nilai publik untuk menjelaskan empat ide konkrit lainnya untuk mendukung manajemen sektor publik dan untuk mendefinisikan dan mengukur nilai publik dalam beberapa dekade terakhir:


Baris 12: Baris 12:
# Standar profesional dapat menjadi tolok ukur kinerja sektor publik;
# Standar profesional dapat menjadi tolok ukur kinerja sektor publik;
# Nilai publik dapat ditentukan melalui teknik analisis seperti evaluasi program dan analisis biaya-manfaat.
# Nilai publik dapat ditentukan melalui teknik analisis seperti evaluasi program dan analisis biaya-manfaat.
# Nilai publik dapat diukur dengan kepuasan dan pengguna layanan.
# Nilai publik dapat diukur dengan kepuasan dan pengguna layanan.<ref>Rika Wulandari. [https://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/baca/article/view/683 PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN]. ''BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI''. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.</ref>


== Kegagalan nilai publik ==
== Kegagalan nilai publik ==
Nilai-nilai publik telah menjadi inti dari administrasi publik selama bertahun-tahun, dan nilai-nilai utama seperti kesetaraan, ketidakberpihakan, keadilan, kejujuran, integritas, keberlanjutan, kerahasiaan, tanggung jawab, keterbukaan, dan daya tanggap. Bahkan, ''Bozeman'' (2002) memperingatkan masalah ini, mencatat bahwa telah terjadi "kegagalan nilai publik" dalam manajemen kebijakan publik. Kesalahan nilai publik terjadi ketika:
Nilai-nilai publik telah menjadi inti dari administrasi publik selama bertahun-tahun, dan nilai-nilai utama seperti kesetaraan, ketidakberpihakan, keadilan, kejujuran, integritas, keberlanjutan, kerahasiaan, tanggung jawab, keterbukaan, dan daya tanggap. Bahkan, ''Bozeman'' (2002) memperingatkan masalah ini, mencatat bahwa telah terjadi "kegagalan nilai publik" dalam manajemen kebijakan publik. Kesalahan nilai publik terjadi ketika:<ref>Nursalam Nursalam. [http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/59 Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan]. ''JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia''. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.</ref>


# Rusaknya mekanisme artikulasi dan asosiasi nilai;
# Rusaknya mekanisme artikulasi dan asosiasi nilai;
Baris 23: Baris 23:
# Ancaman jangka pendek terhadap nilai-nilai publik;
# Ancaman jangka pendek terhadap nilai-nilai publik;
# Penggantian Properti Terancam  konservasi sumber daya publik;
# Penggantian Properti Terancam  konservasi sumber daya publik;
# Transaksi pasar mengancam kehidupan dasar manusia.
# Transaksi pasar mengancam kehidupan dasar manusia.<ref>Nursalam Nursalam. [http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/59 Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan]. ''JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia''. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.</ref>


== Kajian nilai publik ==
== Kajian nilai publik ==
Menurut ''Smith'' (2004), nilai-nilai publik mengkaji tiga tema utama, yaitu;
Menurut ''Smith'' (2004), nilai-nilai publik mengkaji tiga tema utama, yaitu;<ref>Nursalam Nursalam. [http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/59 Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan]. ''JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia''. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.</ref>


# Gagasan tentang kebaikan bersama dan penekanannya pada penelitian dan interaksi sebagai dasar bagi para pemimpin dan administrator politik;
# Gagasan tentang kebaikan bersama dan penekanannya pada penelitian dan interaksi sebagai dasar bagi para pemimpin dan administrator politik;
# Dampak program perubahan pada sektor publik dan sektor lain yang memengaruhi sektor tersebut secara keseluruhan, mengabaikan isu kelembagaan dan kebijakan publik;
# Dampak program perubahan pada sektor publik dan sektor lain yang memengaruhi sektor tersebut secara keseluruhan, mengabaikan isu kelembagaan dan kebijakan publik;
# Masalah menantang nilai-nilai publik saat ini dapat membantu para aktivis, politikus, dan pemimpin memperhatikan nilai-nilai publik. Fokus diskusi tentang nilai-nilai publik memungkinkan pemeriksaan nilai-nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai-nilai sendiri. Selain itu, juga dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari perspektif yang berbeda, seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, dan ilmu pengetahuan lainnya.
# Masalah menantang nilai-nilai publik saat ini dapat membantu para aktivis, politikus, dan pemimpin memperhatikan nilai-nilai publik. Fokus diskusi tentang nilai-nilai publik memungkinkan pemeriksaan nilai-nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai-nilai sendiri. Selain itu, juga dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari perspektif yang berbeda, seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, dan ilmu pengetahuan lainnya.<ref>Nursalam Nursalam. [http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/59 Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan]. ''JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia''. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.</ref>


== Referensi ==
== Referensi ==
 
<references />
 


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai+publik&oldid=28643006 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28643006 (2025-11-30T01:02:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai+publik&oldid=28643006 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28643006 (2025-11-30T01:02:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 23.05

Nilai publik (bahasa Inggris: public value) menggambarkan nilai yang diberikan organisasi atau aktivitas kepada masyarakat.[1] Nilai publik muncul dengan konsep antitesis atas paradigma manajemen publik baru dengan melihat publik sebagai konsumen atau pelanggan dengan beberapa asumsi teori rasional serta analisis biaya-manfaat.[2] Istilah ini awalnya diciptakan oleh profesor Harvard Mark H. Moore yang melihatnya setara dengan nilai pemegang saham dalam manajemen publik.[3] Kemudian menurut Maynhardt (2009) terciptanya nilai publik juga merupakan kontribusi dari sektor swasta, masyarakat madani, dan lembaga swadaya masyarakat yang didasarkan pada prinsip kebaikan bersama, sehingga konsep nilai publik tidak dibatasi pada sektor publik saja.[4]

Dalam studi Jorgensen & Bozeman (2007); Nabatchi (2012); Jorgensen & Rutgers (2015) mengidentifikasi nilai publik tidak hanya mempromosikan pekerjaan pemimpin publik, tetapi juga sebagai agenda penting bagi politikus, warga negara, organisasi, dan masyarakat.[5]

Nilai publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap citra positif lembaga/institusi dimata masyarakat. Kepercayaan publik dan citra publik terhadap organisasi administrasi publik dapat dibangun dengan menelusuri keberadaan nilai-nilai publik dalam setiap kebijakan publik yang telah, sedang dan akan dikeluarkan oleh pemerintah.[6] Penting untuk menciptakan nilai publik untuk mendukung efektivitas politik (Smith: 2004). Menurut O'Flynn (2007), nilai publik digambarkan sebagai konstruksi multidimensi, refleksi preferensi yang diekspresikan secara kolektif, dimediasi secara politis dan dikonsumsi oleh warga negara, diciptakan tidak hanya oleh "hasil" tetapi juga oleh proses yang menghasilkan kepercayaan. atau Keadilan Memfokuskan diskusi pada nilai-nilai publik memungkinkan diskusi tentang nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai individu. Selain itu, dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari berbagai perspektif seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan manajemen.[7]

Konsep nilai publik

Konsep nilai publik memberikan cara berpikir yang berguna tentang tujuan dan efektivitas kebijakan publik. Ini memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi kegiatan yang diproduksi atau didukung oleh pemerintah (termasuk layanan yang didanai oleh pemerintah tetapi disediakan oleh entitas lain seperti perusahaan swasta, nirlaba dan peraturan pemerintah), Moore (1995).[8] Moore (1995) mendefinisikan nilai publik untuk menjelaskan empat ide konkrit lainnya untuk mendukung manajemen sektor publik dan untuk mendefinisikan dan mengukur nilai publik dalam beberapa dekade terakhir:

  1. Manajer harus mencapai tujuan yang ditentukan seefisien dan seefektif mungkin;
  2. Standar profesional dapat menjadi tolok ukur kinerja sektor publik;
  3. Nilai publik dapat ditentukan melalui teknik analisis seperti evaluasi program dan analisis biaya-manfaat.
  4. Nilai publik dapat diukur dengan kepuasan dan pengguna layanan.[9]

Kegagalan nilai publik

Nilai-nilai publik telah menjadi inti dari administrasi publik selama bertahun-tahun, dan nilai-nilai utama seperti kesetaraan, ketidakberpihakan, keadilan, kejujuran, integritas, keberlanjutan, kerahasiaan, tanggung jawab, keterbukaan, dan daya tanggap. Bahkan, Bozeman (2002) memperingatkan masalah ini, mencatat bahwa telah terjadi "kegagalan nilai publik" dalam manajemen kebijakan publik. Kesalahan nilai publik terjadi ketika:[10]

  1. Rusaknya mekanisme artikulasi dan asosiasi nilai;
  2. Ada "monopoli" yang tidak sempurna;
  3. Terjadi akumulasi manfaat;
  4. Kurangnya penghasil nilai publik;
  5. Ancaman jangka pendek terhadap nilai-nilai publik;
  6. Penggantian Properti Terancam konservasi sumber daya publik;
  7. Transaksi pasar mengancam kehidupan dasar manusia.[11]

Kajian nilai publik

Menurut Smith (2004), nilai-nilai publik mengkaji tiga tema utama, yaitu;[12]

  1. Gagasan tentang kebaikan bersama dan penekanannya pada penelitian dan interaksi sebagai dasar bagi para pemimpin dan administrator politik;
  2. Dampak program perubahan pada sektor publik dan sektor lain yang memengaruhi sektor tersebut secara keseluruhan, mengabaikan isu kelembagaan dan kebijakan publik;
  3. Masalah menantang nilai-nilai publik saat ini dapat membantu para aktivis, politikus, dan pemimpin memperhatikan nilai-nilai publik. Fokus diskusi tentang nilai-nilai publik memungkinkan pemeriksaan nilai-nilai, institusi, sistem, proses, dan nilai-nilai sendiri. Selain itu, juga dimungkinkan untuk menggabungkan pandangan dari perspektif yang berbeda, seperti kebijakan publik, analisis politik, manajemen, ekonomi, dan ilmu pengetahuan lainnya.[13]

Referensi

  1. ↑ Mark H. Moore. Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press. 1995. ISBN 978-0-674-17558-7.
  2. ↑ Aulia Shifa Hamida. KEBIJAKAN TES KEPERAWANAN PADA TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI PERSPEKTIF NILAI PUBLIK DAN KONTROL ATAS DISKRESI BIROKRASI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. 2022. Vol. 19 (1).
  3. ↑ Mark H. Moore. Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press. 1995. ISBN 978-0-674-17558-7.
  4. ↑ Aulia Shifa Hamida. KEBIJAKAN TES KEPERAWANAN PADA TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI PERSPEKTIF NILAI PUBLIK DAN KONTROL ATAS DISKRESI BIROKRASI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. 2022. Vol. 19 (1).
  5. ↑ Rika Wulandari. PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN. BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.
  6. ↑ Admin PPSDM. MENJADIKAN NILAI PUBLIK SEBAGAI TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK. ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id.
  7. ↑ Nursalam Nursalam. Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.
  8. ↑ Rika Wulandari. PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN. BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.
  9. ↑ Rika Wulandari. PEMETAAN TOPIK NILAI PUBLIK DALAM PENELITIAN. BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI. 2020-12-11. Vol. 41 (2). hlm. 203–213. doi:10.14203/j.baca.v41i2.683.
  10. ↑ Nursalam Nursalam. Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.
  11. ↑ Nursalam Nursalam. Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.
  12. ↑ Nursalam Nursalam. Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.
  13. ↑ Nursalam Nursalam. Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. 2021-06-21. Vol. 2 (1). hlm. 1–14. doi:10.33830/jiapi.v2i1.59.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28643006 (2025-11-30T01:02:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Diperoleh dari "https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Nilai_publik&oldid=12345"