Pusat Data Nasional: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29149678; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Logo_Kementerian_Komunikasi_dan_Digital_Republik_Indonesia_(2024).svg|thumb|right|280px|Logo Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (2024)]] | |||
PDN pertama akan dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, [[Cikarang Pusat, Bekasi|Cikarang Pusat]], [[Kabupaten Bekasi]], [[Jawa Barat]]. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini. PDN kedua akan dibangun di [[Nongsa Digital Park]], [[Kota Batam]], [[Kepulauan Riau]]. Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (''fiber optic'') yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia. PDN ketiga akan dibangun di [[Kota Balikpapan|Balikpapan]], [[Kalimantan Timur]] guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di [[Nusantara (ibu kota terencana)|IKN]]. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di [[Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat|Labuan Bajo]], [[Kabupaten Manggarai Barat]], [[Nusa Tenggara Timur]] untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur. | '''Pusat Data Nasional''' (disingkat '''PDN''') merupakan fasilitas [[pusat data]] untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data () oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung di [[Indonesia]].<ref>Fatimah Rahmawati. [https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/pusat-data-nasional-pdn/ Pusat Data Nasional (PDN)]. ''Ditjen Aptika''. 2022-07-15.</ref><ref>[http://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018 PERPRES No. 95 Tahun 2018]. ''Database Peraturan JDIH BPK''. 2018.</ref> [[Pemerintah Indonesia]] melalui [[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Digital]] (Komdigi) tengah membangun 4 pusat data berstandar global Tier-4 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. | ||
PDN pertama akan dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, [[Cikarang Pusat, Bekasi|Cikarang Pusat]], [[Kabupaten Bekasi]], [[Jawa Barat]]. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini. PDN kedua akan dibangun di [[Nongsa Digital Park]], [[Kota Batam]], [[Kepulauan Riau]]. Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (''fiber optic'') yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia. PDN ketiga akan dibangun di [[Kota Balikpapan|Balikpapan]], [[Kalimantan Timur]] guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di [[Nusantara (ibu kota terencana)|IKN]]. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di [[Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat|Labuan Bajo]], [[Kabupaten Manggarai Barat]], [[Nusa Tenggara Timur]] untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur.<ref>[https://tekno.kompas.com/read/2022/06/26/11150067/kominfo-siap-bangun-4-pusat-data-nasional-di-indonesia Kominfo Siap Bangun 4 Pusat Data Nasional di Indonesia]. ''KOMPAS.com''. 2022-06-26.</ref> | |||
== Perkembangan == | == Perkembangan == | ||
Pada 12 Juni 2023, dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR, Semuel Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berujar bahwa pihaknya menargetkan PDN Bekasi dapat rampung dan diresmikan pada Oktober 2024, sedangkan PDN Batam diharapkan akan selesai pada 2025. Lebih lanjut, Semuel mengatakan bahwa PDN Batam sedang dalam proses tender, sementara dua PDN yang ada di Balikpapan dan Manggarai Barat masih dalam perencanaan. | Pada 12 Juni 2023, dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR, Semuel Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berujar bahwa pihaknya menargetkan PDN Bekasi dapat rampung dan diresmikan pada Oktober 2024, sedangkan PDN Batam diharapkan akan selesai pada 2025. Lebih lanjut, Semuel mengatakan bahwa PDN Batam sedang dalam proses tender, sementara dua PDN yang ada di Balikpapan dan Manggarai Barat masih dalam perencanaan.<ref>[https://www.antaranews.com/berita/3583650/kominfo-targetkan-pusat-data-nasional-di-bekasi-rampung-2024 Kominfo targetkan pusat data nasional di Bekasi rampung 2024]. ''ANTARA''. 2023-06-12.</ref> | ||
== Pusat Data Nasional Sementara == | == Pusat Data Nasional Sementara == | ||
Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), bekerja sama dengan [[Telkom Indonesia|Telkom]] dan [[Lintasarta]]. Pada Februari 2024 PDNS telah menampung data dari 400 institusi pemerintah.<ref>[https://www.antaranews.com/berita/3951180/pdns-berbasis-cloud-telah-tampung-400-institusi-pemerintah PDNS berbasis cloud telah tampung 400 institusi pemerintah]. Antara News.</ref> | |||
Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), bekerja sama dengan [[Telkom Indonesia|Telkom]] dan [[Lintasarta]]. Pada Februari 2024 PDNS telah menampung data dari 400 institusi pemerintah. | |||
== Peretasan == | == Peretasan == | ||
Pada 17 Juni 2024, PDNS 2 yang bertempat di Surabaya diserang oleh ''[[ransomware]]'' [[Brain Cipher]]. Aktivitas berbahaya tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni pukul 00.54 [[Waktu Indonesia Barat|WIB]], serangan siber ini telah mengganggu operasional 239 instansi pengguna. Terhitung 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. | Pada 17 Juni 2024, PDNS 2 yang bertempat di Surabaya diserang oleh ''[[ransomware]]'' [[Brain Cipher]]. Aktivitas berbahaya tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni pukul 00.54 [[Waktu Indonesia Barat|WIB]], serangan siber ini telah mengganggu operasional 239 instansi pengguna. Terhitung 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung.<ref>[https://www.antaranews.com/berita/4171167/menkominfo-jelaskan-kronologi-serangan-siber-pdns-2 Menkominfo jelaskan kronologi serangan siber PDNS 2]. Antara News.</ref> | ||
Pada 29 Juni 2024, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan [[Kemkominfo]] yang tidak melakukan pencadangan data lembaga negara di Pusat Data Nasional (PDN). Padahal, PDN menjadi pusat penyimpanan data-data penting kementerian dan lembaga negara. Karena ketiadaan pencadangan itu, data yang dimiliki kementerian/lembaga berpotensi hilang dan disebarluaskan secara illegal ketika terjadi serangan siber. | Pada 29 Juni 2024, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan [[Kemkominfo]] yang tidak melakukan pencadangan data lembaga negara di Pusat Data Nasional (PDN). Padahal, PDN menjadi pusat penyimpanan data-data penting kementerian dan lembaga negara. Karena ketiadaan pencadangan itu, data yang dimiliki kementerian/lembaga berpotensi hilang dan disebarluaskan secara illegal ketika terjadi serangan siber.<ref>[https://nasional.kompas.com/read/2024/06/29/13021901/data-kementerian-harus-masuk-pdn-tapi-tak-ada-back-up-komisi-i-dpr-konyol Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa]. Kompas.</ref> | ||
Pada 4 Juli 2024, [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika|Dirjen Aptika]] Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri, dengan alasan merasa bertanggung jawab atas peretasan terhadap server PDNS. | Pada 4 Juli 2024, [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika|Dirjen Aptika]] Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri, dengan alasan merasa bertanggung jawab atas peretasan terhadap server PDNS.<ref>[https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-aptika-kominfo-semuel-mundur-kasus-pdn-itu-tanggung-jawab-saya-233uI3s20Q9/full Dirjen Aptika Kominfo Semuel Mundur: Kasus PDN Itu Tanggung Jawab Saya]. Kumparan.</ref> | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* [[Public Sector Data Center Malaysia]] | * [[Public Sector Data Center Malaysia]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [https://data.go.id/ Situs web resmi Satu Data Indonesia] | * [https://data.go.id/ Situs web resmi Satu Data Indonesia] | ||
* [https://www.bappenas.go.id/berita/peluncuran-datagoid-portal-satu-data-indonesia-untuk-bagi-pakai-data-b2Xnt Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data - Bappenas.go.id] | * [https://www.bappenas.go.id/berita/peluncuran-datagoid-portal-satu-data-indonesia-untuk-bagi-pakai-data-b2Xnt Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data - Bappenas.go.id] | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat+Data+Nasional&oldid=29149678 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29149678 (2026-04-21T14:41:01Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 24 Agustus 2026 03.57
Pusat Data Nasional (disingkat PDN) merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data () oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung di Indonesia.[1][2] Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membangun 4 pusat data berstandar global Tier-4 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
PDN pertama akan dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini. PDN kedua akan dibangun di Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (fiber optic) yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia. PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di IKN. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur.[3]
Perkembangan
Pada 12 Juni 2023, dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR, Semuel Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berujar bahwa pihaknya menargetkan PDN Bekasi dapat rampung dan diresmikan pada Oktober 2024, sedangkan PDN Batam diharapkan akan selesai pada 2025. Lebih lanjut, Semuel mengatakan bahwa PDN Batam sedang dalam proses tender, sementara dua PDN yang ada di Balikpapan dan Manggarai Barat masih dalam perencanaan.[4]
Pusat Data Nasional Sementara
Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), bekerja sama dengan Telkom dan Lintasarta. Pada Februari 2024 PDNS telah menampung data dari 400 institusi pemerintah.[5]
Peretasan
Pada 17 Juni 2024, PDNS 2 yang bertempat di Surabaya diserang oleh ransomware Brain Cipher. Aktivitas berbahaya tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni pukul 00.54 WIB, serangan siber ini telah mengganggu operasional 239 instansi pengguna. Terhitung 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung.[6]
Pada 29 Juni 2024, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan Kemkominfo yang tidak melakukan pencadangan data lembaga negara di Pusat Data Nasional (PDN). Padahal, PDN menjadi pusat penyimpanan data-data penting kementerian dan lembaga negara. Karena ketiadaan pencadangan itu, data yang dimiliki kementerian/lembaga berpotensi hilang dan disebarluaskan secara illegal ketika terjadi serangan siber.[7]
Pada 4 Juli 2024, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri, dengan alasan merasa bertanggung jawab atas peretasan terhadap server PDNS.[8]
Lihat pula
Pranala luar
- Situs web resmi Satu Data Indonesia
- Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data - Bappenas.go.id
Referensi
- ↑ Fatimah Rahmawati. Pusat Data Nasional (PDN). Ditjen Aptika. 2022-07-15.
- ↑ PERPRES No. 95 Tahun 2018. Database Peraturan JDIH BPK. 2018.
- ↑ Kominfo Siap Bangun 4 Pusat Data Nasional di Indonesia. KOMPAS.com. 2022-06-26.
- ↑ Kominfo targetkan pusat data nasional di Bekasi rampung 2024. ANTARA. 2023-06-12.
- ↑ PDNS berbasis cloud telah tampung 400 institusi pemerintah. Antara News.
- ↑ Menkominfo jelaskan kronologi serangan siber PDNS 2. Antara News.
- ↑ Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa. Kompas.
- ↑ Dirjen Aptika Kominfo Semuel Mundur: Kasus PDN Itu Tanggung Jawab Saya. Kumparan.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29149678 (2026-04-21T14:41:01Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.