Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29107103; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah''' adalah salah satu [[Lembaga Nonstruktural|lembaga nonstruktural]] bidang [[Teknologi informasi komunikasi|teknologi informasi]]. Lembaga ini berperan dalam modernisasi melalui sistem [[administrasi]] [[pajak]] coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Tujuannya agar memaksimalkan penerimaan negara. | '''Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah''' adalah salah satu [[Lembaga Nonstruktural|lembaga nonstruktural]] bidang [[Teknologi informasi komunikasi|teknologi informasi]]. Lembaga ini berperan dalam modernisasi melalui sistem [[administrasi]] [[pajak]] coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Tujuannya agar memaksimalkan penerimaan negara.<ref>[https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/peningkatan-kepatuhan-pajak-jadi-prioritas-pemerintah-fokus-pada-transformasi-digital/ Peningkatan Kepatuhan Pajak Jadi Prioritas, Pemerintah Fokus pada Transformasi Digital]. ''Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI''. 9 Januari 2025.</ref><ref>[https://peraturan.bpk.go.id/Details/329002/perpres-no-83-tahun-2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah]. ''Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara''. 29 Juli 2025.</ref> | ||
==Tugas== | ==Tugas== | ||
Awal pembentukan, lembaga ini mengawal 3 elemen, yakni identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. Selanjutnya KPTDP juga mengawal digitalisasi bantuan sosial (bansos), digitalisasi perizinan usaha dan integrasi ''Digital Public Infrastructure'' (DPI). | Awal pembentukan, lembaga ini mengawal 3 elemen, yakni identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. Selanjutnya KPTDP juga mengawal digitalisasi bantuan sosial (bansos), digitalisasi perizinan usaha dan integrasi ''Digital Public Infrastructure'' (DPI).<ref>[https://www.tempo.co/ekonomi/luhut-pimpin-komite-transformasi-digital-pemerintah-apa-tugasnya--2063660 Luhut Pimpin Komite Transformasi Digital Pemerintah, Apa Tugasnya?]. ''Tempo.co''. 27 Agustus 2025.</ref><ref>Alfi Kholisdinuka. [https://news.detik.com/berita/d-7730643/menpan-rb-bahas-strategi-percepatan-transformasi-digital-pemerintah MenPAN-RB Bahas Strategi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah]. ''detikNews''. 13 Januari 2025.</ref> | ||
==Kepengurusan== | ==Kepengurusan== | ||
Kepengurusan KPTDP terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Lembaga ini dipimpin oleh [[Penasihat Presiden Indonesia#Lain-lain|Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan]]. Sedangkan wakil ketua dijabat oleh [[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] dan [[Daftar Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia|Menteri Komunikasi dan Digital]]. | Kepengurusan KPTDP terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Lembaga ini dipimpin oleh [[Penasihat Presiden Indonesia#Lain-lain|Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan]]. Sedangkan wakil ketua dijabat oleh [[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] dan [[Daftar Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia|Menteri Komunikasi dan Digital]].<ref>[https://menpan.go.id/site/berita-foto/rapat-komite-percepatan-transformasi-digital-pemerintah Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah]. ''Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia''. 26 Agustus 2025.</ref><ref>[https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-dukung-komite-percepatan-transformasi-digital-pemerintah-hadirkan-govtech-ai-untuk-efisiensi-layanan-publik Kemkomdigi Dukung Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Hadirkan GovTech AI untuk Efisiensi Layanan Publik]. ''Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia''. 26 Agustus 2025.</ref> | ||
Berikut rincian kepengurusan KPTDP: | Berikut rincian kepengurusan KPTDP:<ref>[https://peraturan.bpk.go.id/Details/329002/perpres-no-83-tahun-2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah]. ''Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara''. 29 Juli 2025.</ref> | ||
*'''Ketua''': [[Penasihat Presiden Indonesia#Lain-lain|Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan]] | *'''Ketua''': [[Penasihat Presiden Indonesia#Lain-lain|Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan]] | ||
*'''Wakil Ketua''': | *'''Wakil Ketua''': | ||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
**[[Kepala Badan Siber dan Sandi Negara]] | **[[Kepala Badan Siber dan Sandi Negara]] | ||
==Referensi== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite+Percepatan+Transformasi+Digital+Pemerintah&oldid=29107103 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29107103 (2026-04-06T04:51:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite+Percepatan+Transformasi+Digital+Pemerintah&oldid=29107103 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29107103 (2026-04-06T04:51:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 23.06
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah adalah salah satu lembaga nonstruktural bidang teknologi informasi. Lembaga ini berperan dalam modernisasi melalui sistem administrasi pajak coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Tujuannya agar memaksimalkan penerimaan negara.[1][2]
Tugas
Awal pembentukan, lembaga ini mengawal 3 elemen, yakni identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. Selanjutnya KPTDP juga mengawal digitalisasi bantuan sosial (bansos), digitalisasi perizinan usaha dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI).[3][4]
Kepengurusan
Kepengurusan KPTDP terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Lembaga ini dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sedangkan wakil ketua dijabat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Digital.[5][6]
Berikut rincian kepengurusan KPTDP:[7]
- Ketua: Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
- Wakil Ketua:
- Anggota:
Referensi
- ↑ Peningkatan Kepatuhan Pajak Jadi Prioritas, Pemerintah Fokus pada Transformasi Digital. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI. 9 Januari 2025.
- ↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Juli 2025.
- ↑ Luhut Pimpin Komite Transformasi Digital Pemerintah, Apa Tugasnya?. Tempo.co. 27 Agustus 2025.
- ↑ Alfi Kholisdinuka. MenPAN-RB Bahas Strategi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. detikNews. 13 Januari 2025.
- ↑ Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. 26 Agustus 2025.
- ↑ Kemkomdigi Dukung Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Hadirkan GovTech AI untuk Efisiensi Layanan Publik. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 26 Agustus 2025.
- ↑ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Juli 2025.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29107103 (2026-04-06T04:51:06Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.