Tata kelola: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29428732; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Tata kelola''' adalah proses interaksi melalui [[hukum]], [[Norma sosial|norma]], [[kekuasaan]], atau [[bahasa]] masyarakat yang tertata melalui [[sistem sosial]] ([[keluarga]], [[suku]], [[organisasi formal]], atau [[Organisasi informal|tidak formal]], [[wilayah]], atau lintas wilayah). Hal ini dilakukan oleh [[pemerintah]] suatu [[Negara (pemerintahan)|negara]], [[pasar]], atau [[Jejaring sosial|jaringan]]. Hal ini merupakan [[pengambilan keputusan]] di antara para pelaku yang terlibat dalam masalah bersama yang mengarah pada penciptaan, penguatan, atau penghasilan ulang [[Norma sosial|norma]] dan [[pranata]] sosial". | [[File:21-101-0042_Uzgorod.jpg|thumb|right|280px|21-101-0042 Uzgorod]] | ||
'''Tata kelola''' adalah proses interaksi melalui [[hukum]], [[Norma sosial|norma]], [[kekuasaan]], atau [[bahasa]] masyarakat yang tertata<ref>Compare: Mark Bevir. [https://books.google.com/books?id=ozjcWIfhoO8C Governance: A very short introduction]. Oxford University Press. 2012. ISBN 9780191646294.</ref> melalui [[sistem sosial]] ([[keluarga]], [[suku]], [[organisasi formal]], atau [[Organisasi informal|tidak formal]], [[wilayah]], atau lintas wilayah). Hal ini dilakukan oleh [[pemerintah]] suatu [[Negara (pemerintahan)|negara]], [[pasar]], atau [[Jejaring sosial|jaringan]]. Hal ini merupakan [[pengambilan keputusan]] di antara para pelaku yang terlibat dalam masalah bersama yang mengarah pada penciptaan, penguatan, atau penghasilan ulang [[Norma sosial|norma]] dan [[pranata]] sosial".<ref>Marc Hufty. ''Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). In: Wiesmann, U., Hurni, H., ''et al.'' eds. Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives''. Geographica Bernensia. 2011. hlm. 403–24.</ref> | |||
Dalam istilah awam, hal ini dapat digambarkan sebagai proses politik yang ada di dalam dan di antara pranata formal. | Dalam istilah awam, hal ini dapat digambarkan sebagai proses politik yang ada di dalam dan di antara pranata formal. | ||
Berbagai entitas (dikenal secara umum sebagai '''badan pengatur''') dapat menata kelola. Yang paling formal adalah '''pemerintah''', sebuah badan yang tanggung jawab dan kewenangannya adalah untuk mengambil keputusan yang mengikat dalam sistem [[geopolitik]] tertentu (seperti [[Negara berdaulat|negara]]) dengan menetapkan [[hukum]]. Jenis tata kelola lain mencakup organisasi (seperti [[Perusahaan|korporasi]] yang diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah), kelompok sosiopolitik ([[chiefdom|ketua]], suku, [[geng]], keluarga, [[denominasi agama]], dll.), atau [[Kelompok sosial|kelompok]] orang tidak formal yang lain. Dalam hubungan [[Sektor bisnis|niaga]] dan [[alih daya]], [[kerangka tata kelola]] dibangun ke dalam [[kontrak hubungan]] yang memupuk kerja sama dan [[reka baru]] jangka panjang. | Berbagai entitas (dikenal secara umum sebagai '''badan pengatur''') dapat menata kelola. Yang paling formal adalah '''pemerintah''', sebuah badan yang tanggung jawab dan kewenangannya adalah untuk mengambil keputusan yang mengikat dalam sistem [[geopolitik]] tertentu (seperti [[Negara berdaulat|negara]]) dengan menetapkan [[hukum]]. Jenis tata kelola lain mencakup organisasi (seperti [[Perusahaan|korporasi]] yang diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah), kelompok sosiopolitik ([[chiefdom|ketua]], suku, [[geng]], keluarga, [[denominasi agama]], dll.), atau [[Kelompok sosial|kelompok]] orang tidak formal yang lain. Dalam hubungan [[Sektor bisnis|niaga]] dan [[alih daya]], [[kerangka tata kelola]] dibangun ke dalam [[kontrak hubungan]] yang memupuk kerja sama dan [[reka baru]] jangka panjang. | ||
Tata kelola adalah tata cara mengelola sesuatu. Tingkat keformalan bergantung pada peraturan di bagian dalam [[organisasi]] dan di bagian luar dengan [[Mitra bisnis|mitra niaga]]. Dengan demikian, tata kelola dapat mengambil banyak bentuk, didorong oleh banyak motivasi yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda. Misalnya, pemerintah dapat menjalankan [[demokrasi]] karena warga negara dapat memilih siapa yang harus memerintah dan [[Barang publik|kepentingan umum]] adalah tujuannya, sedangkan [[organisasi nirlaba]] atau [[Perusahaan|korporasi]] dapat ditata kelola oleh [[Dewan direksi|dewan pengarah]] kecil dan mengejar tujuan yang lebih spesifik. | Tata kelola adalah tata cara mengelola sesuatu.<ref>Sonya Sidjabat. [https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Sumber_Daya_Manusia_Unggul/B85KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Tata+kelola+adalah+tata+cara+mengelola+sesuatu&pg=PA1&printsec=frontcover Pengelolaan Sumber Daya Manusia Unggul]. Lindan Bestari. 2021. hlm. 1.</ref> Tingkat keformalan bergantung pada peraturan di bagian dalam [[organisasi]] dan di bagian luar dengan [[Mitra bisnis|mitra niaga]]. Dengan demikian, tata kelola dapat mengambil banyak bentuk, didorong oleh banyak motivasi yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda. Misalnya, pemerintah dapat menjalankan [[demokrasi]] karena warga negara dapat memilih siapa yang harus memerintah dan [[Barang publik|kepentingan umum]] adalah tujuannya, sedangkan [[organisasi nirlaba]] atau [[Perusahaan|korporasi]] dapat ditata kelola oleh [[Dewan direksi|dewan pengarah]] kecil dan mengejar tujuan yang lebih spesifik. | ||
Selain itu, berbagai pelaku luar tanpa kekuatan pengambilan keputusan dapat memengaruhi proses pemerintahan. Ini termasuk [[lobi]], [[wadah pemikir]], [[partai politik]], [[lembaga swadaya masyarakat]], komunitas, dan [[Media komunikasi|media]]. | Selain itu, berbagai pelaku luar tanpa kekuatan pengambilan keputusan dapat memengaruhi proses pemerintahan. Ini termasuk [[lobi]], [[wadah pemikir]], [[partai politik]], [[lembaga swadaya masyarakat]], komunitas, dan [[Media komunikasi|media]]. | ||
| Baris 11: | Baris 13: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata+kelola&oldid=29428732 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29428732 (2026-07-07T12:19:00Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 23.06
Tata kelola adalah proses interaksi melalui hukum, norma, kekuasaan, atau bahasa masyarakat yang tertata[1] melalui sistem sosial (keluarga, suku, organisasi formal, atau tidak formal, wilayah, atau lintas wilayah). Hal ini dilakukan oleh pemerintah suatu negara, pasar, atau jaringan. Hal ini merupakan pengambilan keputusan di antara para pelaku yang terlibat dalam masalah bersama yang mengarah pada penciptaan, penguatan, atau penghasilan ulang norma dan pranata sosial".[2] Dalam istilah awam, hal ini dapat digambarkan sebagai proses politik yang ada di dalam dan di antara pranata formal.
Berbagai entitas (dikenal secara umum sebagai badan pengatur) dapat menata kelola. Yang paling formal adalah pemerintah, sebuah badan yang tanggung jawab dan kewenangannya adalah untuk mengambil keputusan yang mengikat dalam sistem geopolitik tertentu (seperti negara) dengan menetapkan hukum. Jenis tata kelola lain mencakup organisasi (seperti korporasi yang diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah), kelompok sosiopolitik (ketua, suku, geng, keluarga, denominasi agama, dll.), atau kelompok orang tidak formal yang lain. Dalam hubungan niaga dan alih daya, kerangka tata kelola dibangun ke dalam kontrak hubungan yang memupuk kerja sama dan reka baru jangka panjang.
Tata kelola adalah tata cara mengelola sesuatu.[3] Tingkat keformalan bergantung pada peraturan di bagian dalam organisasi dan di bagian luar dengan mitra niaga. Dengan demikian, tata kelola dapat mengambil banyak bentuk, didorong oleh banyak motivasi yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda. Misalnya, pemerintah dapat menjalankan demokrasi karena warga negara dapat memilih siapa yang harus memerintah dan kepentingan umum adalah tujuannya, sedangkan organisasi nirlaba atau korporasi dapat ditata kelola oleh dewan pengarah kecil dan mengejar tujuan yang lebih spesifik.
Selain itu, berbagai pelaku luar tanpa kekuatan pengambilan keputusan dapat memengaruhi proses pemerintahan. Ini termasuk lobi, wadah pemikir, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan media.
Sebagian pranata pendidikan tinggi menawarkan tata kelola sebagai bidang pengkajian, antara lain Sekolah Urusan Internasional Balsillie, Sekolah Urusan Global Munk, Institut Ilmu Politik Paris, Institut Pascasarjana Jenewa, Sekolah Hertie, dan Sekolah Ekonomi London.
Referensi
- ↑ Compare: Mark Bevir. Governance: A very short introduction. Oxford University Press. 2012. ISBN 9780191646294.
- ↑ Marc Hufty. Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). In: Wiesmann, U., Hurni, H., et al. eds. Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives. Geographica Bernensia. 2011. hlm. 403–24.
- ↑ Sonya Sidjabat. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Unggul. Lindan Bestari. 2021. hlm. 1.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29428732 (2026-07-07T12:19:00Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.