Debat mengenai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

Debat mengenai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki terkait dengan kontroversi etika, legal dan militer pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 demi mengakhiri Perang Dunia Kedua (1939–45). Di satu sisi dianggap sudah tepat karena terbukti membuat Jepang menyerah, tetapi di sisi yang lain dianggap tidak tepat karena banyaknya korban sipil yang berjatuhan berjatuhan tapi bom ini sangat efektif untuk membuat Jepang menyerah dan menghindari perang total diatas tanah Jepang dalam Operation Downfall. Sebelum Amerika menjatuhkan duo bom atom tersebut ke Hiroshima dan Nagasaki, para jendral, ahli militer dan petinggi-petinggi lainnya di kubu Amerika sudah menyusun strategi dan menghitung untuk menguasai Jepang secara skala penuh melalui sebuah serbuan besar-besaran keatas daratan Jepang.

Dari hitung-hitungan yang berdasarkan jumlah kekuatan, luas wilayah, step-step wilayah yang harus dilalui, metodenya, serta sospolbud dari penduduk Jepang, Amerika memperkirakan jumlah korban dari kedua sisi akan sangat besar, Amerika sendiri memperkirakan ratusan ribu pasukannya akan menjadi korban, sementara di Jepang sendiri, jutaan manusia baik dari militer, pemerintahan, sampai sipil akan menjadi korban kalau dilihat dari militansi masyarakatnya, singkat kata Amerika menggunakan bom Atom untuk memberi peringatan terakhir sebelum perang skala penuh diluncurkan.

Dampak Negatif terhadap Militer dan Kebijakan Luar Negeri AS

Penulis dan ekonom Prancis, Frédéric Saint Clair, menunjukkan bahwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki tertanam dalam strategi militer Amerika sebagai "pengalaman yang berhasil", yang menyebabkan Amerika Serikat bertindak berdasarkan asumsi keliru bahwa "menundukkan musuh dengan kekuatan" akan efektif dalam perang-perang selanjutnya—seperti Perang Vietnam dan Perang Irak—sehingga menyebabkan konsekuensi negatif jangka panjang.

Sejarawan Amerika tentang Jepang modern, John Dower, juga menunjukkan bahwa pembingkaian positif Amerika terhadap pendudukan Jepang dan pengeboman atom kemudian memiliki konsekuensi negatif. Ia berpendapat bahwa Jepang kemungkinan besar akan menyerah bahkan tanpa invasi AS — selama AS menerima keberlanjutan keberadaan kaisar, yang pada akhirnya memang diterima.

Dower juga mengkritik pemerintahan Bush karena mempromosikan Jepang sebagai kasus keberhasilan demokratisasi dalam konteks non-Barat. Ia menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya mengabaikan perdebatan yang terus berlangsung dan seringkali kontroversial di Jepang tentang masa pendudukan, tetapi juga gagal mengakui perbedaan besar antara Jepang dan Irak. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, pemerintahan tersebut tetap mencoba menggunakan Jepang sebagai model.

Sebagai contoh, Dower mencatat bahwa Jepang telah mengalami perkembangan demokratis sebelumnya, seperti diberlakukannya Konstitusi Meiji setelah Restorasi Meiji dan periode Demokrasi Taisho. Ia juga menekankan isolasi geografis Jepang sebagai negara kepulauan, sejarah panjang identitas bersama, dan relatif tidak adanya perpecahan masyarakat yang dalam berdasarkan agama atau etnis.

Killing for peace: kontradiksi retorika “mal yang diperlukan”

Killing for peace adalah strategi retoris di mana pemimpin politik dan militer membenarkan korban sipil besar-besaran sebagai “mal yang diperlukan” untuk mencapai perdamaian.

Contoh terkenal adalah pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Presiden AS, Harry S. Truman, mengklaim serangan itu akan mempercepat berakhirnya perang dan menyelamatkan nyawa. Namun, beberapa sejarawan berpendapat Jepang sudah hampir menyerah, dan pengeboman juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan Amerika di tatanan pascaperang yang baru.

Cendekiawan Afrika Selatan Na’eem Jeenah, peneliti senior di Mapungubwe Institute dan Direktur Eksekutif Afro–Middle East Centre, menyebut logika ini sebagai “moralitas yang bengkok.” Menurut Jeenah:

• Pemimpin menampilkan diri sebagai pencari perdamaian, sementara korban digambarkan sebagai penghalang perdamaian atau “teroris.”
• Jepang dipilih sebagai target bom atom, bukan Jerman, mencerminkan hierarki rasial, dengan nyawa Jepang dinilai lebih rendah daripada Eropa.
• Di bawah hukum internasional saat ini, serangan sengaja terhadap warga sipil dan tindakan militer yang tidak proporsional tidak dapat dibenarkan sebagai langkah “yang diperlukan” untuk mengakhiri perang.
• Jeenah berpendapat bahwa logikanya sama dalam semua kasus: kepentingan kelompok yang dianggap “unggul” diprioritaskan di atas nyawa kelompok yang dianggap “inferior.”

Jeenah dan kritikus lain menyoroti kontinuitas sejarah serta kontradiksi hukum dan moral dalam narasi killing for peace.

Opini publik

Amerika Serikat

Pew Research Center melakukan survei pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 56% orang Amerika mendukung pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, sementara 34% menentang. Studi tersebut menyoroti dampak perbedaan generasi terhadap pendapat responden, dengan menunjukkan bahwa dukungan terhadap pengeboman sebesar 70% di kalangan warga Amerika berusia 65 tahun ke atas, tetapi hanya 47% di kalangan usia 18 hingga 29 tahun. Afiliasi politik juga memengaruhi tanggapan; dukungan tercatat sebesar 74% di kalangan Republikan dan 52% di kalangan Demokrat.

Terdapat juga perbedaan dukungan dan penolakan berdasarkan kelompok etnis. Menurut survei CBS News, 49% warga kulit putih Amerika mendukung pengeboman atom, sementara hanya 24% dari warga non-kulit putih yang mendukung.

Persetujuan masyarakat Amerika terhadap pengeboman tersebut telah menurun secara signifikan sejak tahun 1945, ketika jajak pendapat dari Gallup menunjukkan 85% mendukung dan hanya 10% yang menolak. Empat puluh lima tahun kemudian, pada tahun 1990, Gallup melakukan jajak pendapat lagi dan menemukan bahwa 53% mendukung dan 41% menentang. Jajak pendapat Gallup lainnya pada tahun 2005 mencerminkan temuan Pew Research Center tahun 2015, dengan 57% mendukung dan 38% menolak. Meskipun data dari Pew dan Gallup menunjukkan penurunan tajam dalam dukungan terhadap pengeboman selama setengah abad terakhir, para ilmuwan politik dari Stanford melakukan penelitian yang mendukung hipotesis mereka bahwa dukungan publik Amerika terhadap penggunaan kekuatan nuklir kemungkinan akan tetap setinggi tahun 1945 jika skenario serupa terjadi di masa kini.

Dalam sebuah studi tahun 2017 yang dilakukan oleh ilmuwan politik Scott D. Sagan dan Benjamin A. Valentino, responden ditanya apakah mereka akan mendukung penggunaan senjata nuklir dalam situasi hipotetik yang akan membunuh 100.000 warga sipil Iran dibandingkan invasi yang akan menewaskan 20.000 tentara Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa 59% warga Amerika akan menyetujui serangan nuklir dalam situasi tersebut. Namun, survei Pew tahun 2010 menunjukkan bahwa 64% warga Amerika menyetujui pernyataan Barack Obama bahwa AS tidak akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memilikinya.

Negara-negara lain

Pengeboman atom sering dibahas dari sudut pandang bahwa tindakan tersebut mengurangi jumlah korban jiwa di kalangan tentara, tetapi pandangan ini mencerminkan perspektif Amerika Serikat; di negara-negara lain, isu ini sering diperdebatkan dari sudut pandang yang berbeda.

Jepang

Dalam survei tahun 2015, 79% orang Jepang mengatakan bahwa pengeboman tersebut tidak dapat dibenarkan, sementara 14% mengatakan bahwa itu dapat dibenarkan.

Meskipun militer Jepang adalah pihak yang memulai Perang Pasifik, bahkan mereka yang mengkritik militer tidak serta merta mendukung pengeboman atom. Shigeru Yoshida dan Jiro Shirasu dikenal menentang perang dan sering berselisih dengan militer selama Perang Pasifik. Setelah Perang Dunia II, mereka mendapatkan popularitas yang kuat di kalangan masyarakat Jepang.

GHQ mendesak pihak Jepang untuk menerjemahkan draf konstitusi baru berbahasa Inggris ke dalam bahasa Jepang hanya dalam beberapa hari. Dikatakan bahwa mereka menggunakan kata "atom" — yang merupakan tabu bagi orang Jepang saat itu — untuk mengintimidasi agar proses dipercepat, dengan berkata secara blak-blakan, "Kami telah menikmati sinar matahari atom kalian." Mendengar ini, Yoshida dilaporkan marah besar, menghentakkan kakinya dan berteriak, "Apa-apaan itu?!" Ia membalas dengan sarkastis, "GHQ berarti Go Home Quickly!" — sebuah sentimen yang dikatakan disetujui oleh Jiro Shirasu.

Negara-negara Eropa

Dalam survei tahun 2016, 41% responden Inggris mengatakan bahwa pengeboman tersebut adalah keputusan yang salah, sementara 28% mengatakan itu adalah keputusan yang benar.

Alex Wellerstein, sejarawan nuklir di Stevens Institute of Technology, mengatakan bahwa sementara negara-negara yang diserang oleh Jepang mendukung pengeboman atom, warga Eropa pada umumnya memiliki pandangan dingin. Mereka terkejut bahwa sebagian besar orang Amerika percaya bahwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dibenarkan secara moral.

Survei internasional tahun 2025 yang dilakukan di enam negara Barat menunjukkan perbedaan signifikan dalam pandangan publik mengenai pembenaran moral pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Di negara-negara Eropa, mayoritas responden menganggap pengeboman tersebut tidak dibenarkan secara moral — 81% di Jerman, 78% di Italia, 75% di Spanyol, 57% di Prancis, dan 50% di Inggris. Sebaliknya, opini publik di Amerika Serikat lebih terbagi: 38% mengatakan pengeboman dibenarkan secara moral, 35% mengatakan tidak, dan 26% tidak yakin.

Negara-negara Asia

Di Filipina, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sering dianggap sebagai faktor yang mempercepat akhir Perang Dunia II dan sekaligus mengakhiri pendudukan Jepang. Namun, ada juga pandangan kritis karena sejarah kolonisasi Amerika di negara tersebut. Perang Filipina-Amerika (1899–1902) dan peristiwa seperti Pembantaian Balangiga serta perintah terkenal Jenderal Jacob H. Smith untuk “bunuh semua yang berusia di atas sepuluh tahun” menimbulkan pandangan negatif terhadap imperialisme Amerika.

Di Korea Selatan, sering dikatakan bahwa pengeboman atom turut berkontribusi terhadap kemerdekaan Korea. Namun, saat itu Korea berada di bawah penjajahan Jepang, dan banyak orang Korea datang ke Jepang sebagai imigran atau pekerja perang. Diperkirakan puluhan ribu orang Korea menjadi Hibakusha akibat pengeboman tersebut. Narasi dekolonisasi ini sering mengabaikan para korban Korea yang sebenarnya. Para hibakusha Korea telah mengkritik baik Jepang maupun Amerika Serikat. Jeon Wonsul, ketua Asosiasi Korban Bom Atom Korea, mengatakan, “Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom, dan Jepang yang memulai perang. Sudah 78 tahun berlalu, tetapi baik AS maupun Jepang belum pernah meminta maaf." Perbedaan pandangan terhadap pengeboman atom menjadi penghalang pemahaman antara orang Korea Selatan dan Zainichi Korea.

Di Vietnam, karena afiliasinya dengan Uni Soviet selama Perang Dingin, pandangan resmi pemerintah adalah bahwa masuknya Uni Soviet ke dalam perang — bukan pengeboman atom — yang menyebabkan berakhirnya Perang Pasifik. Namun, beberapa tokoh seperti Nguyễn Chí Thiện berpendapat bahwa pengeboman tersebut adalah faktor penentu dalam menyerahnya Jepang. Di sisi lain, pengeboman tersebut juga banyak dikritik. Lembaga Ilmu Sosial dan Humaniora Militer Vietnam telah menerbitkan makalah yang menyamakan penggunaan Agent Orange oleh AS di Vietnam dengan pengeboman atom dalam hal kebrutalan.

Negara-negara yang bermasalah dengan AS

Pandangan terhadap pengeboman atom juga sangat negatif di negara-negara yang sedang berselisih diplomatik dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1959, Che Guevara saat mengunjungi Hiroshima berkata, “Tidakkah kalian orang Jepang marah atas kekejaman yang dilakukan AS terhadap kalian?” Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan, "Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada Agustus 1945, membantai 100.000 orang dalam sekejap. Ini menunjukkan bahwa militer AS yang hegemonik secara moral bangkrut, tidak beragama, dan atheis."

Pada tahun 2009, Presiden Venezuela Hugo Chávez dalam konferensi pers bersama Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berkata, "Mereka (Amerika Serikat) yang memiliki bom atom, dan ingatlah bahwa kaum imperialis Yankee menjatuhkan bom itu di Hiroshima dan Nagasaki." Ia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat harus meminta maaf atas pengeboman tersebut pada akhir Perang Dunia II.

Bacaan tambahan

Concludes the bombings were justified.

Weighs whether the bombings were justified or necessary, concludes they were not.

Weighs whether the bombings were justified or necessary.

"The thing had to be done", but "Circumstances are heavy with misgiving."

Explains the conflicts and debates within the Japanese government from the onset of World War II until surrender. Concludes the bombings were justified.

Concludes that the bombs were not only necessary, but legally and morally acceptable (1966 reprint).

Major work, concludes that the bombs were morally reprehensible, but influential on the surrender and understandable given the circumstances.

Exceedingly Orthodox article, defends the bomb but not a serious academic work.

Philosophical/moral discussion concerning the Allied strategy of area bombing in World War II, including the use of atomic weapons on Hiroshima and Nagasaki.

Concludes that the atomic bombings were unnecessary. Challenges the view that that the atomic bombings were necessary to end the Pacific War and save lives.

Argues the bombs were not the deciding factor in ending the war. The Russian entrance into the Pacific war was the primary cause for Japan's surrender.

Here he sharpens his earlier view that the Russian entrance into the Pacific war was the primary cause for Japan's surrender.

Author is a diplomatic historian who favors Truman's decision to drop the atomic bombs.

An analysis critical of postwar opposition to the atom bombings.

Covers the controversy over the content of the 1995 Smithsonian Institution exhibition associated with the display of the Enola Gay; includes complete text of the planned (and canceled) exhibition.

Pranala luar

• Hiroshima: Was It Necessary?
• Reflections of a Far East Prisoner of War on the use of the atomic bombs
• Annotated bibliography on the decision to use the atomic bombs on Japan —The Alsos Digital Library for Nuclear Issues
• Unconditional Surrender, Demobilization, and the Atomic Bomb by Michael D. Pearlman U.S. Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas 66027-1352
• "The Obliteration of Hiroshima" , Stephen R. Shalom (from New Politics, vol. 6, no. 1 (new series), whole no. 21, Summer 1996)
• Hiroshima: the 'White Man's Bomb' revisited: Dropping the Bomb on Japan was the final act of a bitter race war in the Pacific. by Mick Hume, Spiked, 2 August 2005. Abridged version of a 1995 article in Living Marxism.
• Yuki Tanaka and Richard Falk, "The Atomic Bombing, The Tokyo War Crimes Tribunal and the Shimoda Case: Lessons for Anti-Nuclear Legal Movements", The Asia-Pacific Journal, Vol. 44-3-09, 2 November 2009.
• Record of private talk between Winston Churchill and Generalissimo Stalin after the Plenary Session on 17 July 1945 at Potsdam
• The Enola Gay Controversy - About - Overview
• International Peoples' Tribunal on the Dropping of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29450161 (2026-07-12T23:32:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.