Pandemi Covid-19 di India
Pandemi COVID-19 di India merupakan bagian dari pandemi COVID-19 global yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kasus pertama di India dilaporkan pada 30 Januari 2020 di negara bagian Kerala, pada seorang mahasiswa kedokteran yang kembali dari Wuhan, Tiongkok.
Pemerintah India menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran penyakit, termasuk pemeriksaan pelaku perjalanan, karantina, penutupan kegiatan tertentu, pembatasan perjalanan internasional, dan penguncian nasional. Pada 24 Maret 2020, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan penguncian nasional selama 21 hari yang berlaku mulai tengah malam untuk membatasi mobilitas penduduk dan menekan penularan.
Sejak awal pandemi hingga 5 Mei 2023, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India mencatat 44.965.569 kasus kumulatif dan 531.642 kematian. Pada periode 6 Mei 2023 hingga 31 Desember 2024, pemerintah kembali mencatat tambahan 76.096 kasus dan 2.002 kematian. Dashboard resmi yang diperbarui pada 2 Februari 2026 masih mencatat adanya kasus aktif dalam jumlah kecil, sehingga COVID-19 tetap dipantau sebagai masalah kesehatan yang berjalan meskipun fase darurat globalnya telah berakhir.
Pada 5 Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa COVID-19 tidak lagi menjadi Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meskipun demikian, WHO menegaskan bahwa SARS-CoV-2 masih beredar dan COVID-19 tetap perlu dikelola sebagai masalah kesehatan jangka panjang.
Kronologi
Kasus awal dan gelombang pertama
India mulai melakukan penyaringan pelaku perjalanan di titik masuk internasional pada Januari 2020 setelah munculnya laporan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan. Kasus pertama COVID-19 di India dilaporkan pada 30 Januari 2020. Pada tahap awal, pemerintah pusat dan negara bagian menerapkan pengawasan, pelacakan kontak, karantina, serta pembatasan lokal di wilayah yang mulai mencatat kasus.
Pada Maret 2020, beberapa negara bagian dan wilayah persatuan mulai menerapkan pembatasan lokal. Pemerintah kemudian mengumumkan penguncian nasional pada 24 Maret 2020. Penguncian tersebut membatasi pergerakan penduduk, menutup banyak kegiatan non-esensial, dan berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas pekerja migran.
Gelombang pertama mencapai puncaknya sekitar September 2020. Setelah itu, jumlah kasus harian menurun secara bertahap hingga awal 2021. Namun, penurunan kasus tidak mengakhiri risiko penularan, terutama karena mobilitas penduduk, kepadatan wilayah perkotaan, dan munculnya varian baru.
Gelombang kedua
Gelombang kedua COVID-19 di India mulai meningkat pada Maret 2021 dan mencapai puncak pada awal Mei 2021. Menurut laporan UNESCAP, rata-rata kasus harian tujuh hari pada puncak gelombang kedua mencapai sekitar 400.000 kasus per hari, lebih dari empat kali puncak gelombang pertama pada September 2020. Gelombang ini menekan sistem kesehatan, termasuk ketersediaan tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan tertentu, dan oksigen medis.
Kenaikan tajam kasus pada gelombang kedua dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk peningkatan mobilitas, pelonggaran perilaku pencegahan, kepadatan kegiatan publik, serta penyebaran varian Delta. Sejumlah kajian menyebut bahwa varian Delta memiliki daya penularan lebih tinggi dan berperan penting dalam lonjakan kasus pada 2021.
Gelombang ketiga dan masa transisi
Gelombang ketiga mulai terlihat pada akhir 2021 hingga awal 2022 dan terutama dikaitkan dengan penyebaran varian Omicron. Sejumlah kajian klinis di India menunjukkan bahwa gelombang ketiga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan gelombang sebelumnya, antara lain proporsi kasus berat dan kematian pada pasien rawat inap yang lebih rendah dibandingkan gelombang kedua, meskipun penularannya sangat cepat.
Setelah 2022, pelaporan kasus COVID-19 di banyak negara, termasuk India, berubah mengikuti penurunan kedaruratan dan perubahan kebijakan surveilans. WHO menyatakan bahwa sejak Agustus 2023 pelaporan harian kasus dan kematian tidak lagi diperlukan untuk semua negara, dan mendorong penguatan pelaporan mingguan serta surveilans berkelanjutan.
Respons pemerintah
Pemerintah India menanggapi pandemi melalui kombinasi kebijakan kesehatan masyarakat, pembatasan mobilitas, perluasan kapasitas layanan kesehatan, serta program vaksinasi nasional. Sebelum penguncian nasional, pemerintah menerapkan penyaringan pelaku perjalanan, pengawasan epidemiologis, pelacakan kontak, dan pedoman karantina.
Penguncian nasional diumumkan pada 24 Maret 2020 untuk jangka waktu awal 21 hari. Pemerintah menyatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan dan memberi waktu bagi sistem kesehatan untuk memperluas kapasitas. Selama masa penguncian, pemerintah juga melaporkan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi, tempat tidur ICU khusus COVID-19, laboratorium pengujian, serta produksi alat pelindung diri dan ventilator.
Di bidang ekonomi, pemerintah mengumumkan paket Aatma Nirbhar Bharat pada Mei 2020 dengan nilai yang disebut setara 10 persen dari PDB India. Paket ini mencakup dukungan untuk pelaku usaha, termasuk UMKM, serta langkah-langkah likuiditas dan perlindungan sosial yang diumumkan secara bertahap oleh pemerintah.
Data kasus dan kematian
Data resmi India dikumpulkan dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk periode 31 Januari 2020 hingga 5 Mei 2023, kementerian mencatat 44.965.569 kasus kumulatif, 44.399.415 pasien sembuh, dipulangkan, atau bermigrasi, dan 531.642 kematian.
Untuk periode 6 Mei 2023 hingga 31 Desember 2024, kementerian mencatat tambahan 76.096 kasus, 105.352 pasien sembuh, dipulangkan, atau bermigrasi, dan 2.002 kematian. Catatan kementerian menyebut bahwa hingga 9 Juni 2024 pelaporan COVID-19 dilakukan harian, kemudian berubah menjadi pelaporan mingguan mulai 10 Juni 2024.
Dashboard COVID-19 India yang diakses pada 25 Juni 2026 menampilkan data per 2 Februari 2026, dengan 7 kasus aktif dan 30.581 pasien sembuh atau dipulangkan secara kumulatif sejak 1 Januari 2025. Karena format dashboard terbaru memisahkan data lanjutan 2025–2026 dari tabel kumulatif 2020–2024, angka kumulatif pada artikel ini mengikuti angka yang tersedia dalam dokumen resmi periode 2020–2024 dan tidak menggabungkan angka lanjutan secara manual.
Kematian berlebih dan perbedaan estimasi
Selain angka kematian resmi, sejumlah lembaga dan peneliti menggunakan konsep kematian berlebih untuk memperkirakan dampak langsung dan tidak langsung pandemi. WHO menjelaskan bahwa kematian berlebih digunakan untuk menangkap beban pandemi yang tidak selalu terlihat dalam angka kematian terkonfirmasi, antara lain karena keterbatasan tes, variasi sertifikasi kematian, serta gangguan layanan kesehatan selama pandemi.
WHO pada 2022 memperkirakan jumlah kematian berlebih di India selama 2020–2021 jauh lebih tinggi daripada angka kematian resmi. Pemerintah India mempertanyakan metodologi estimasi tersebut. Beberapa studi independen juga memperkirakan adanya kematian berlebih dalam jumlah besar selama periode pandemi, tetapi menggunakan sumber data dan metode yang berbeda.
Vaksinasi
Program vaksinasi COVID-19 nasional India dimulai pada 16 Januari 2021. Pada tahap awal, prioritas diberikan kepada tenaga kesehatan dan pekerja garis depan. Pemerintah menggunakan platform Co-WIN untuk memantau stok vaksin, suhu penyimpanan, dan pelacakan penerima vaksin.
Pada Januari 2021, dua vaksin utama yang digunakan pada awal program adalah Covishield dan Covaxin. Covishield merupakan vaksin Oxford–AstraZeneca yang diproduksi oleh Serum Institute of India, sedangkan Covaxin dikembangkan oleh Bharat Biotech bersama lembaga riset India. Pemerintah menyatakan bahwa kedua vaksin tersebut telah memperoleh izin penggunaan darurat.
WHO mencatat bahwa India mencapai 2 miliar dosis vaksin COVID-19 pada 17 Juli 2022. Laporan kumulatif vaksinasi Kementerian Kesehatan India per 19 Juni 2024 mencatat total 2.206.894.861 dosis vaksin telah diberikan, termasuk dosis pertama, dosis kedua, vaksinasi kelompok usia 12–14 dan 15–18 tahun, serta dosis pencegahan.
Dampak
Pendidikan
Penutupan sekolah selama pandemi berdampak luas terhadap pendidikan di India. UNICEF mencatat bahwa penutupan sekitar 1,5 juta sekolah di India pada 2020 berdampak terhadap 247 juta anak yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. UNICEF juga menyebut lebih dari enam juta anak perempuan dan laki-laki sudah berada di luar sekolah sebelum krisis COVID-19 dimulai.
Peralihan ke pembelajaran jarak jauh tidak merata karena keterbatasan akses perangkat digital dan internet. UNICEF menyebut bahwa sebelum pandemi hanya sekitar seperempat rumah tangga di India yang memiliki akses internet, dengan kesenjangan besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial-ekonomi.
Pekerjaan dan ekonomi
Pembatasan aktivitas selama pandemi menimbulkan tekanan besar terhadap pasar kerja India. Centre for Monitoring Indian Economy melaporkan bahwa tingkat pengangguran melonjak menjadi 27,1 persen pada pekan yang berakhir 3 Mei 2020, salah satu tingkat tertinggi yang tercatat dalam seri data tersebut.
Dampak ekonomi paling terasa pada pekerja informal, pekerja harian, pekerja migran, usaha mikro dan kecil, serta sektor jasa yang bergantung pada mobilitas. Penguncian dan pembatasan transportasi juga menyebabkan banyak pekerja migran internal kehilangan pekerjaan atau berupaya kembali ke daerah asal.
Kesehatan
Pandemi menimbulkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan India, terutama pada masa gelombang kedua. Lonjakan pasien pada 2021 menyebabkan kekurangan tempat tidur, oksigen medis, obat-obatan tertentu, dan tenaga kesehatan di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan negara bagian kemudian memperluas pengadaan oksigen, mengalihkan pasokan oksigen industri, mempercepat pengiriman oksigen medis, dan menerima bantuan internasional untuk peralatan kesehatan.
Pandemi juga berdampak terhadap kesehatan mental masyarakat. Kajian mengenai implikasi kesehatan mental COVID-19 di India mencatat munculnya stres, kecemasan, depresi, insomnia, penyangkalan, kemarahan, ketakutan, dan peningkatan perhatian terhadap kasus bunuh diri yang terkait pandemi. Kelompok rentan mencakup anak-anak, lansia, pekerja garis depan, pasien COVID-19, serta orang dengan riwayat gangguan kesehatan mental.
Lihat pula
Rujukan
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29573930 (2026-08-13T23:53:39Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.