Hak atas akses internet

Hak atas akses internet, atau juga dikenal sebagai kebebasan untuk terhubung, adalah sebuah pandangan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet supaya bisa mendapatkan dan menikmati hak kebebasan berbicara dan hak asasi manusia mereka. Pandangan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa negara-negara di dunia memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan akses internet warganya dan tidak membatasinya tanpa alasan yang jelas.

Sejarah

Pada Desember 2003, pertemuan World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pertemuan tersebut, terjadi perundingan antara pemerintah beberapa negara, pebisnis, dan perwakilan warga sipil yang menghasilkan sebuah deklarasi. Deklarasi tersebut memuat beberapa asas yang menegaskan kembali pentingnya masyarakat informasi untuk menjaga dan memperkuat penegakan hak asasi manusia:

Deklarasi Asas WSIS menjelaskan referensi spesifik mengenai pentingnya hak kebebasan berekspresi dalam "Masyarakat Informasi" sebagai berikut:

2009–2010: pemungutan suara BBC World Service

Sebuah pemungutan suara yang dilakukan oleh 27.973 orang dewasa di 26 negara, termasuk 14.306 pengguna internet yang dilakukan oleh BBC World Service antara 30 November 2009 dan 7 Februari 2010 menemukan bahwa hampir 80% pengguna dan nonpengguna internet di dunia menganggap bahwa akses internet merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebanyak 50% suara menyatakan sangat setuju, 29% setuju, 9% tidak setuju, 6% sangat tidak setuju, dan 6% sisanya tidak memberikan pendapat apapun dalam pemungutan suara tersebut.

2011: laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada Mei 2011, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk peningkatan dan perlindungan hak kebebasan berbicara, Frank La Rue, menyerahkan laporan ke Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan tersebut memuat 88 rekomendasi untuk meningkatkan dan melindungi hak kebebasan berbicara di internet, beberapa di antaranya merupakan rekomendasi untuk memberikan akses internet yang aman untuk semua orang. Beberapa rekomendasi juga menyarankan negara-negara untuk menghargai anonimitas daring, menjalankan hukum terkait privasi dan perlindungan data, serta melakukan dekriminalisasi pencelaan.

2012: survei pengguna internet global oleh Internet Society

Pada Juli dan Agustus 2012, Internet Society melakukan wawancara daring kepada lebih dari 10.000 pengguna internet di 20 negara. Wawancara tersebut mempertanyakan pendapat partisipan terhadap pernyataan "Akses internet harus dianggap sebagai hak dasar manusia": Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

• 83% merespons bahwa mereka setuju atau sangat setuju
• 14% menganggap tidak setuju dan tidak setuju
• 3% tidak tahu.

2016: Resolusi PBB

Pada musim panas tahun 2016, Komite Hak Asasi Manusia PBB merilis resolusi tidak terikat yang mengecam gangguan disengaja terhadap akses internet oleh pemerintah. Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa "hak yang dimilki manusia di dunia nyata juga harus ditegakkan di dunia daring."

Jaminan atas ketersediaan akses internet yang terhindar dari pembatasan tak beralasan

Beberapa negara telah mengadopsi hukum yang mengatur jaminan pemerintah atas akses internet yang dapat dijangkau secara luas dan mencegah pemerintah melakukan pembatasan tak beralasan atas akses tiap individu kepada informasi di internet:

• Kosta Rika: Keputusan hakim Mahkamah Agung Kosta Rika pada 30 Juli 2010 menyatakan: "Tanpa kekhawatiran apapun, dapat dinyatakan bahwa teknologi seperti ini [teknologi informasi dan komunikasi] telah memengaruhi cara manusia dalam berkomunikasi serta memfasilitassi hubungan antar manusia dan institusi di seluruh dunia tanpa batasan ruang dan waktu. Saat ini, akses terhadap teknologi seperti ini telah menjadi alat utama dalam memfasilitasi hak dasar dan partisipasi demokrasi (e-democracy), pengendalian warga negara, pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi, akses informasi dan layanan publik secara daring, hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara elektrik dan mendapatkan transparasi administratif, dan sebagainya. Hal ini merupakan alasan bahwa akses terhadap teknologi seperti ini, terutama internet dan World Wide Web, merupakan bagian dari hak dasar."
• Estonia: Pada tahun 2000, parlemen negara ini meluncurkan program besar-besaran untuk memperluas akses internet ke daerah-daerah pedalaman. Menurut pemerintah Estonia, internet sangat penting untuk kehidupan di abad ke-21.
• Finlandia: Per Juli 2010, setiap orang di Finlandia memiliki hak untuk mendapatkan akses internet pita lebar dengan kecepatan 1 Mbps.
• Prancis: Pada Juni 2009, Dewan Konstitusional Prancis, memutuskan bahwa akses internet merupakan hak dasar manusia. Keputusan tersebut sempat bersinggungan dengan hukum HADOPI yang bertujuan melacak dan memutus akses internet kepada pengguna yang mengunduh konten pelanggar hak cipta
• Yunani: Pasal 5A dalam Konstitusi Yunani menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Masyarakat Informasi dan negara wajib memfasilitasi produksi, pertukaran, penyebaran, dan akses informasi secara elektronik.
• India: Pada September 2019, Dewan Tinggi Kerala mulai menganggap bahwa hak untuk mendapatkan akses internet merupakan bagian dari hak atas pendidikan dan privasi di bawah Pasal 21 Konstitusi.
• Spanyol: Mulai 2011, perusahaan Telefónica milik negara wajib menyediakan layanan pita lebar berkecepatan minimal satu megabit per detik ke seluruh wilayah Spanyol dengan harga yang wajar.

Hak terkait

Hak atas kebebasan berbicara

Hak atas akses internet sering dikaitkan dengan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Konten yang ada di internet dianggap sebagai hal yang harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa atau dengan batasan seminimal mungkin. Pelanggaran atas hak ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh beberapa pihak, terutama atas kebebasan berbicara.

Internet dapat mengancam rezim pemerintahan yang berujung pada penyensoran dan pemblokiran akses internet saat masa krisis. Hal ini karena setiap orang dapat memublikasikan apapun ke internet dan beberapa pihak dapat menandingi keterjangkauan informasi resmi dari pemerintah. Sebagai contoh, Tiongkok dan Iran merupakan dua dari beberapa negara yang menerapkan pemblokiran akses internet untuk mengatasi ancaman terhadap rezim pemerintahan. Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat lebih fokus menggunakan penyensoran untuk mengamankan hak cipta dan data pribadi.

Dalam sebuah laporan yang ditujukan ke Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), Professor Yaman Akdenian menyatakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi harus bersifat universal, termasuk teknologi pendukungnya. Pembatasan hak dan teknologi pendukungnya harus memenuhi norma internasional dan mendukung kepentingan umum. Selain itu, tindakan khusus juga perlu dilakukan untuk menjamin akses internet dan program literasi pada kelompok tertentu, seperti anak-anak.

Hak atas pembangunan

Hak atas pembangunan merupakan hak generasi ketiga yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran internet dalam menegakkan hak ini telah menarik perhatian para ahli dan aktivis melalui berbagai macam cara. Meningkatnya akses terhadap teknologi seperti ponsel telah terbukti dapat membantu negara berkembang dalam meningkatkan perkembangan ekonomi. Meningkatkan akses internet dapat meningkatkan kualitas hidup tiap individu, contohnya internet dapat memberikan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan finansial dan tabungan daring.

Hak atas kebebasan berkumpul

Dahulu, hak atas kebebasan berkumpul mencakup pertemuan damai, seperti demonstrasi, di ruang publik secara langsung, seperti jalan raya, alun-alun, atau kantor pemerintahan. Namun seiring dengan berkembangnya internet, media sosial seperti Twitter dan Facebook dapat menjadi tempat dilakukannya protes atau demonstrasi, seperti yang terjadi saat kebangkitan dunia Arab tahun 2010-an. Akses internet juga menjadi faktor penyebaran informasi dan penggerak massa demonstrasi dalam Gerakan Occupy.

Implikasi dan persoalan

Penerapan

Penerapan hak atas akses internet dapat dilakukan dengan cara menyediakan koneksi minimum untuk tiap rumah di tiap negara. Sebagai contoh, Finlandia menyediakan hak akses internet pita lebar dengan kecepatan 1 Mbps untuk setiap orang. Selain itu, Panama telah menyediakan tempat yang menyediakan akses internet gratis bernama "infoplazas".

Kritik terhadap hak asasi manusia atas akses internet

Beberapa kritik telah dilontarkan untuk menyanggah pandangan bahwa "internet merupakan salah satu aspek hak asasi manusia". Vint Cerf, tokoh yang sering kali disebut sebagai "bapak internet", mengklaim bahwa internet tidak dapat digolongkan sebagai hak tersendiri. Ia berargumen bahwa "teknologi merupakan alat dalam pemenuhan hak, bukanlah hak itu sendiri".

Aturan tiga kali pelanggaran

Untuk merespons kasus pelanggaran hak cipta pada perangkat lunak peer-to-peer, industri kreatif memperkenalkan sebuah peraturan yang memungkinkan diputusnya akses konsumen dari layanan mereka setelah beberapa kali melanggar hak cipta. Industri tersebut berupaya mendapatkan alamat IP pelanggar hak cipta dari penyedia jasa internet untuk ditindaklanjuti. Saat ini, penerapan paling populer dari usulan peraturan ini adalah dengan memutus akses internet dari konsumen yang telah tiga kali mendapatkan peringatan, atau dikenal sebagai three strike.

Lihat pula

• Kesenjangan digital
• Kebebasan informasi
• Penyensoran internet
• Akses terbuka

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28655470 (2025-12-03T02:52:46Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.